BPK Sebut Impor Beras Pemerintah Tak Berdasarkan Data
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan, kebijakan impor beras di Indonesia tak berdasar data yang valid. Sebab, data kebutuhan dan suplai beras di Indonesia saat ini masih tumpang tindih.
Anggota IV BPK Rizal Djalil mengungkapkan, dari penerbitan persetujuan impor pada 2015 hingga semester I – 2017, ditemukan banyak persetujuan impor yang ditetapkan dengan tidak mempertimbangkan jumlah data kebutuhan dan produksi nasional.Â
"Penetapan angka impor tidak sepenuhnya prudent dan akuntabel. Angka ini tidak dipertimbangkan sepenuhnya, yaitu kebutuhan dan produksi nasional," kata Rizal di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin 21 Mei 2018.
Dia mengatakan, Â persetujuan impor seharusnya berdasarkan selisih antara kebutuhan dan produksi nasional, sehingga dapat ditetapkan alokasi impor.
"Kalau pemerintah memutuskan, memang perlu impor silahkan saja. Tetapi, tolong perhatikan juga, kalau pada saat panen raya, terus kita lakukan impor satu juta (ton)," katanya.
Dia mengaku sebelumnya, Perum Bulog telah melakukan operasi pasar, namun hingga kini yang menjadi pertanyaan adalah harga yang tak kunjung turun.
"Jadi silakan impor, tetapi lakukan dengan prudent dan memperhatikan sesungguhnya pendapat dari kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan pangan. Lakukan impor dengan cara yang benar, jangan sampai saat BPK mengecek ternyata LC (Letter of Credite Impor)-nya enggak ada," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah dalam melakukan impor harus berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan tetap melibatkan Kementerian atau Lembaga terkait.
"Kalau yang impor Bulog, ya harus Bulog. Kita berharap, dengan Kepala Bulog yang baru, masalah ini bisa terselesaikan dengan baik," tambahnya.
Dia juga mengatakan, BPK sebagai auditor negara, sudah menyampaikan semua ini ke Presiden Joko Widodo dari semua aspek mulai hulu hingga hilir, dari fungsi lahan hingga alih produksi. Ia berharap, Presiden sudah memahami betul ketersediaan pangan Indonesia.
"Dengan harapan beliau sudah memahami betul ketersediaan pangan kita. Dengan persoalan kita ini, Presiden bisa memberikan kebijakan yang sangat bagus," ujarnya.
