Pemerintah Diminta Tak Ganggu Pertamina
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Pengamat ekonomi Faisal Basri mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak berbicara tanpa dasar tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pertamina. Sebab kenyataannya, rencana eksplorasi yang digagas Pertamina selalu kandas karena keuntungan perusahaan negara itu selalu diminta oleh pemerintah.
"Eksplorasi Pertamina itu mahal, pembiayaannya berkelanjutan hampir mustahil dengan dana sendiri. Karena keuntungan Pertamina sebagian besar diminta oleh pemerintah, jadi tidak pernah terkumpul uangnya untuk melakukan eksplorasi yang besar," kata Faisal saat hadir dalam Konferensi Regional Akuntansi di Malang, Jawa Timur, pada Kamis, 3 Mei 2018.
Pertamina, katanya, kini lebih banyak diseret ke urusan politik oleh pemerintah. Dividen diambil oleh pemerintah serta ditambah skema groos split atau skema bagi hasil kotor yang justru membebani rencana strategis Pertamina.
Dia mencontohkan betapa Pertamina tak leluasa bekerja karena terkungkung kebijakan dan kepentingan politik pemerintah. Pertamina, misal, berencana membangun kilang minyak tetapi terpaksa ditunda karena pemerintah menetapkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak se-Indonesia.
Faisal tak menolak kebijakan satu harga itu, tetapi seyogianya pemerintah lebih dulu menghitung selisih ongkos dengan harga. “Jangan subsidi dikelelerkan (disia-siakan) di tempat-tempat lain, harusnya di APBN," ujarnya.
Selain itu, Faisal menilai keuangan Pertamina selalu terganggu karena terkuras kerugian di sektor lain. Ia mengingatkan Jokowi agar tidak menjadikan Pertamina sebagai lumbung keuangan pemerintah.
"Jadi, Presiden harus sadar (agar) Pertamina tidak semakin diincar, karena baru bikin rencana saja (presiden direkturnya) sudah diganti. Di era Jokowi sudah dua kali ganti presdir (presiden direktur),” ucap katanya.
Faisal berharap Jokowi membantu Pertamina, di antaranya dengan menstabilkan kepemimpinan di perusahaan pelat merah itu. Sebab direktur utama Pertamina kini selalu terbelenggu ancaman pemecatan.
"Saya berharap presiden jangan asal ngomong, dong; asal jemplak (berbicara tanpa dasar) gitu. Bantu Pertamina, stabilkan kepemimpinan, supaya mereka bisa berpikir jauh ke depan. Karena presdir Pertamina saat ini setiap hari terbelenggu, jangan-jangan besok dipecat, diganggu terus oleh pemerintahannya sendiri, belum diganggu oleh yang lain-lain," kata Faisal.
Pertamina Resmikan 9 Titik Penyalur BBM 1 Harga di Papua dan Maluku
Di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat terdapat 18 titik BBM satu harga Pertamina yang telah diresmikan dan beroperasi pada tahun 2021.
