Cara RI Tingkatkan Kerja Sama dengan Negara Anggota IDB
- bappenas.go.id
VIVA – Pemerintah RI terus memperkuat kerja sama pembangunan dengan Islamic Development Bank saat ini. Salah satu dengan ikut aktif dalam program Reverse Linkage.
Program Reverse Linkage merupakan kerja sama pembangunan antara IDB dan sesama negara anggota yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji. Kemudian, penerapan teknologi, serta best practices yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial.
Salah satu bentuk komitmen pelaksanaannya, adalah penandatanganan Memorandum of Understanding Reverse Linkage oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al Madani pada April 2013.
Bambang mengatakan, melalui skema tersebut, RI telah bekerja sama dengan Kyrgyzstan untuk meningkatkan produktivitas di bidang peternakan di negara itu. Hal ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi Indonesia.
"Kerja sama ini pun disorot karena menjadi contoh bagaimana Indonesia sukses membantu negara IDB," ujar Bambang dikutip dari keterangan resminya, Kamis 26 April 2018.
Berbagi pengalaman
Sementara itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN Slamet Sudarsono mengungkapkan, atas dasar prestasi itu, Kementerian PPN meluncurkan buku Mapping Indonesia Resource Center awal pekan ini. Buku itu merupakan dokumentasi atas seluruh kegiatan kerja sama RI dan IDB.
"Buku ini berisi seluruh rangkaian kegiatan Mapping Indonesia Resource Centers yang difasilitasi IDB untuk menyediakan solusi-solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan," ujarnya.
Slamet menambahkan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pembangunan internasional dan memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) melalui skema Knowledge Sharing.
"Program Reverse Linkage diharapkan mendukung promosi produk dan teknologi nasional di negara-negara anggota IDB, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap branding Indonesia di kawasan," tambahnya.
Menurutnya, buku ini juga berisi profil 22 lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia dengan teknologi, keahlian, dan pengetahuan yang sudah diakui.
Mencakup 12 sektor ekonomi, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan kependudukan, teknik, pelatihan vokasi, perencanaan dan penganggaran, keuangan mikro, transportasi, teknologi tepat guna, industri, perdagangan, dan mitigasi bencana.
Pemerintah Indonesia pun berencana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen pengembangan vaksin kepada Maroko dan Tunisia dengan skema program Reverse Linkage.
Kerja sama ini bertujuan untuk membantu Maroko dan Tunisia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang farmasi. Serta memperluas pemasaran life science product dari perusahaan Indonesia ke negara anggota IDB.
"Pola kerja sama ini mendorong kerja sama ekonomi berupa pembukaan pasar baru sekaligus sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN untuk meningkatkan peran swasta dalam kerja sama pembangunan," ungkapnya.
