Cerita Jokowi soal Nduga, Kabupaten Tak Beraspal
- Fajar GM/VIVA.co.id
VIVA – Presiden Joko Widodo berbincang santai dengan sejumlah budayawan di Kompleks Istana Kepresidenan sore ini. Pengalamannya saat blusukan dan mengetahui kenyataan bahwa masih banyak daerah RI yang tertinggal pun menjadi salah satu topik hangat dalam obrolan tersebut.
Dalam kesempatan itu Jokowi pun menceritakan sebuah kabupaten di Papua bernama Nduga. Jokowi pun mengaku pernah blusukan ke sana dari Wamena pada 2016 lalu.
Menurut Jokowi, jika dibandingkan dengan Jawa, kondisi di kabupaten yang baru diresmikan pada 2008 itu sangat jauh berbeda. Jokowi mengaku tidak menemukan satu pun jalanan beraspal.
"Itu kabupaten di Tanah Air ini yang aspal satu meter pun enggak ada. Itu ibu kotanya saja enggak ada aspal, dapat dibayangkan distrik-distriknya seperti apa," ujar Jokowi, di Jakarta, Jumat, 6 April 2018.
Jokowi menyampaikan, satu-satunya daerah yang kondisinya lebih maju dan berada di dekat Nduga adalah Kabupaten Wamena. Meski demikian, ketiadaan infrastruktur jalan penghubung juga membuat Wamena sulit dijangkau dari Nduga.
"Butuh waktu empat hari empat malam, berjalan kaki, naik, turun gunung, masuk ke hutan, baru sampai dari Wamena, masuk ke Nduga," ujar Jokowi.
Jokowi melanjutkan, begitu terpencilnya Wamena dan Nduga membuat masyarakat di sana mengalami kondisi hidup yang jauh lebih berat. Di Wamena, masyarakat terbiasa membeli bahan bakar minyak dengan harga antara Rp60 ribu hingga Rp100 ribu per liter. Sementara di Nduga, masyarakatnya terbiasa hidup tanpa sumber energi itu.
Jokowi blusukan di Papua
"Di Nduga enggak ada yang jualan bensin, karena semuanya jalan kaki," ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan, hal itu menjadi salah satu latar belakang pemerintahannya menggalakkan pembangunan infrastruktur. Mantan Gubernur DKI itu menengarai ketidakmerataan infrastruktur menjadi sebab masyarakat di daerah-daerah terpencil mengalami kehidupan yang lebih sulit.
Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa pemerataan infrastruktur akan membuat rakyat bersatu karena hidup di negara yang sama dengan kondisi yang merata.
"Yang namanya infrastruktur itu tidak hanya masalah ekonomi, bukan. Di dalam pemahaman saya bukan seperti itu. Infrastruktur ini akan mempersatukan kita. Kalau ketimpangannya seperti yang tadi kita sampaikan, ya kita tidak akan bersatu," ujar Jokowi. (one)
Siapkan Pembangunan 20 Tahun Mendatang, Bappenas Susun RIPP Papua
Bappenas susun RIPP Papua 2022-2041 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
