OJK Cabut Izin BPR Bermasalah di Bekasi
VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, yang beralamat di Komplek Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D/17-19 Bekasi Jawa Barat.
Kepala OJK Regional Jawa Barat Sarwono mengatakan, pencabutan izin usaha BPR itu dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-53/D.03/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, terhitung sejak tanggal 4 April 2018.
Sebelumnya, sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
BPR Dian Citra sejak tanggal 04 Januari 2018, telah ditetapkan menjadi status dalam pengawasan khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0 persen. "Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus atau pemegang Saham melakukan upaya penyehatan," ujar Sarwono melalui keterangan tertulis, Rabu 4 April 2018.
Penetapan status dalam pengawasan khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.
Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk keluar dari status dalam pengawasan khusus, yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar 8 persen tidak terealisasi.
"Mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPR tersebut dan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk, serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," tambahnya.
Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009.
"OJK menghimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku." (mus)
Siap-siap, OJK Bakal Cabut Lagi Izin BPR Bermasalah Sampai Akhir 2024
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencabut hingga 20 izin Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sampai akhir tahun 2024.
