Bos Pertamina Bingung Ikuti Aturan Pemerintah soal Premiun
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – PT Pertamina kebingungan menyikapi kebijakan pemerintah mengenai penyaluran bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan itu adalah terkait prioritas BBM yang akan dilakukan, apakah masih BBM dengan standar euro II atau justru berprioritas kepada BBM standar euro IV.
Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik menyampaikan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditegaskan bahwa Pertamina sudah akan beralih ke euro IV atau berkualitas tinggi. Sedangkan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan BPH Migas juga masih mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk BBM standar euro II atau RON 88.
"Ini sesuai dengan BBM penugasan, yaitu premium standar RON 88, euro II. Permen LHK kita sudah ingin ke euro IV, ini membingungkan," kata Massa dalam rapat dengan komisi VII, Jakarta, Senin 19 Maret 2018.
Sebagai contoh, dia mengatakan, pada Asian Games 2018 yang dihelat di Jakarta Palembang dan Bandung mendatang, Pertamina diminta untuk segera menyediakan BBM dengan kualitas euro IV atau kualitas tinggi.
Ilustrasi BBM Premium habis di pasaran.
Tak hanya itu, sambung Massa, pihaknya telah merespons keinginan pemerintah untuk menyediakan BBM berkualitas tinggi dengan mengejar target proyek kilang langit biru Cilacap yang diharapkan on stream atau dapat dioperasikan pada Desember 2018.
"Dan, perlu disampaikan kilang Cilacap udah enggak bisa lagi produksi premium," ujar dia.
Dengan demikian, kata dia, Pertamina ingin konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Sebab, kini, Pertamina masih tergantung dengan regulasi yang ada.
"Di satu sisi seperti, kawan-kawan di ESDM, pak Ifan (BPH Migas) diskusi gimana nih mengatasi masalah. Di satu sisi, masih minta premium tapi di sisi lain pinginnya BBM kualitas tinggi," ujar dia.
Maka dari itu, Ia mengaku perlu kejelasan ke mana arah kebijakan pemerintah saat ini dalam kebijakan penyaluran BBM sehingga kebijakan ke depan yang diambil tidak merugikan pihak mana pun.
"Jelang Asian Games ini, kita harus sosialisasi sama-sama, karena regulasinya sudah ditujukan kepada Pertamina. Kami sudah ada produknya (untuk BBM Kualitas tinggi), kan proyek Cilacap sudah berlangsung dua tahun," tuturnya. (asp)
PKS Tolak Wacana Penghapusan Bensin Premium
Kebijakan menghapus BBM jenis Premium terutama di masa sulit akibat pandemi COVID-19 dianggap tidak tepat bagi masyarakat.
