Stabilkan Harga, Darmin Minta Beras Impor Dilepas ke Pasar
- ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya telah meminta Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) untuk segera mengeluarkan stok beras impor ke pasar.
Hal ini dilakukan lantaran harga beras masih tinggi. Dia berharap, harga beras bisa kembali turun ke harga normal (Rp13.000 per kilogram) sebelum bulan puasa tiba. Maka distribusi stok beras impor harus segera dilakukan.
"Saya sudah minta ke Kepala Staf Kepresidenan, ke satgas yang khusus menangani itu di Bulog, jangan digembok-gembok gudangnya. Kita mau menurunkan harga supaya normal menjelang bulan puasa dan Lebaran," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Senin 19 Maret 2018.
Dia juga mengatakan, impor beras yang dilakukan pemerintah tersebut memang ditujukan untuk memenuhi cadangan beras nasional, sehingga distribusi beras tersebut perlu segera dilakukan, mengingat masa panen raya dia perkirakan akan mengalami keterlambatan, atau baru jatuh pada April 2018.
"Kalau dilihat pertanian memang panennya bergerak sedikit lagi ke depan. Puncaknya malah tahun lalu antara Maret dengan April sudah sama-sama puncak. Tahun ini kayaknya April puncaknya," ujarnya menambahkan.
Dia menuturkan, penggelontoran beras impor tersebut saat ini sudah sangat mungkin untuk dilakukan, serta tidak perlu lagi dipikirkan berapa jumlah beras yang perlu dikeluarkan. Karena beras impor harus segera digelontorkan hingga harga beras dapat kembali ke normal.
"Sangat mungkin untuk dikeluarkan. Tidak perlu berapa. Kita operasi pasar untuk mendorong harga turun ke arah harga normalnya. Sekarang saja sebetulnya harga beras belum turun sehingga kita saat ini harus all out harus turun sebelum puasa. Kita harus mengambil langkah langkah satu dua minggu ini agar harganya bisa kembali lagi." (mus)
RI Impor Beras 3,85 Juta Ton hingga November 2024, BPS: Paling Banyak dari Thailand
Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,85 juta ton, di sepanjang periode Januari-November 2024.
