Jaksa Agung Minta Anggaran Dinaikkan, Ini Kata Menkeu Sri
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan kecilnya anggaran Kejaksaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, anggaran yang ditetapkan terlalu kecil dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.
Padahal, Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung juga dituntut untuk menyelesaikan banyak kasus-kasus, termasuk kasus korupsi.
"Ini bukan curhat Bu Menteri (Sri Mulyani), untuk penegak hukum Kejaksaan adalah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran. Termasuk, bayangkan kami dituntut menyelesaikan kasus-kasus korupsi kadang-kadang," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu 14 Maret 2018.
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung pada 2017 lalu, telah menyelesaikan 1.221 kasus, dan masih memiliki 1.918 kasus yang masih dalam tahap penyidikan. Dari penyelesaian kasus tindak pidana ekonomi, korupsi, dan pidana khusus lainnya, Kejaksaan Agung telah menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp306,28 miliar.
"Tapi bagaimana pun kita bekerja semaksimal mungkin dalam keberlangsungan bangsa dan negara kita," tambah Prasetyo.
Menanggapi, "curhatan" Jaksa Agung tersebut, Sri Mulyani mengatakan, akan mengkaji kembali secara benar perolehan anggaran Kejaksaan. Hal ini dilakukan, terutama dengan melihat kembali secara benar tugas dan fungsi masing-masing institusi.
Sebab, menurutnya, anggaran merupakan reward yang sesuai dengan beban kerja yang dimiliki institusi itu sendiri.
"Karena yang sering saya mendapat argumen yang cukup valid adalah Kepolisian dan Kejaksaan membandingkannya dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi, dalam hal ini sama-sama penegak hukum, namun juga sama-sama memiliki keinginan menciptakan Indonesia yang baik. Tentunya, harus ada komparasi yang adil dalam reward-nya," jawabnya.
Sebagai informasi, untuk lembaga penegak hukum, anggaran terbesar 2018 diperoleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yakni Rp95 triliun. Di posisi kedua adalah Mahkamah Agung dengan anggaran sebesar Rp8,3 triliun. Kejaksaan Agung mendapatkan anggaran paling kecil sebesar Rp6,4 triliun.
Hakim Diminta Teliti Semua Bukti Dugaan Suap di PN Surabaya
Tim Kuasa Hukum Heru Hanindyo (HH) Yoni A. Setyono meminta majelis hakim yang menangani sidang kasus dugaan suap terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur
