Kabar Baik, Peringkat RI Naik di Japan Credit Rating Agency
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA – Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency Ltd, menaikkan sovereign credit rating, atau SCR Indonesia dari positif menjadi stabil pada Kamis 8 Februari 2018.
JCR menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung kenaikan SCR Indonesia adalah upaya sinergi pemerintah dalam melakukan reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Hal ini berdampak positif tercermin dari kondisi iklim investasi yang semakin kondusif didorong berbagai paket kebijakan ekonomi, menguatnya momentum pembangunan infrastruktur melalui inisiatif proyek strategis nasional dan melambatnya pertumbuhan utang luar negeri korporasi sebagai dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi yang diatur Bank Indonesia sehingga meningkatkan ketahanan sektor eksternal Indonesia," disampaikan melalui keterangan yang dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Kamis 8 Februari 2018.
Lebih lanjut, JCR juga mengakui bahwa 15 paket kebijakan ekonomi dan penurunan suku bunga kebijakan oleh Bank Indonesia telah mendorong peningkatan investasi swasta khususnya di sektor nonkomoditas.
Menanggapi kenaikan rating yang diberikan JCR tersebut, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menganggap bahwa hal itu menunjukkan semakin meningkatnya keyakinan lembaga internasional terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia.
"Peningkatan rating oleh Japan Credit Rating Agency mencerminkan semakin meningkatnya keyakinan lembaga internasional terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki struktur ekonomi ke depan," ujar Agus.
JCR sebelumnya memperbaiki outlook SCR Republik Indonesia dari stabil menjadi positif sekaligus mengafirmasi rating pada BBB (investment grade) pada 7 Maret 2017.
Dunia Berebut Investasi, Ekonom: KUHP Baru Bakal Ganggu Realisasi Penanaman Modal Asing
Atas pengesahan Undang-undang tersebut pasal-pasal di UU KUHP menuai banyak sorotan dari berbagai pihak bahkan disebut akan mengganggu iklim investasi asing di Indonesia.
