Ketua DPR: Satu Fraksi Pun Tak Setuju LGBT
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut ada lima fraksi di DPR setuju dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) menuai polemik. Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Zulkifli keliru.
"Saya enggak yakin ya. Saya kira ucapan Pak Zulkifli Hasan itu kurang tepat, artinya salah ucap atau salah kutip," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Januari 2018.
Bambang mengatakan, sejauh ini di DPR memang tidak ada pembahasan Rancangan Undang-Undang khusus soal LGBT. Menurutnya, isu LGBT hanya disinggung di pembahasan RUU KUHP di Komisi III DPR.
Kata dia, Panitia Kerja RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RUU KUHP) justru punya semangat untuk menolak isu LGBT. Menurutnya, Panja ingin merumuskan LGBT hingga pencabulan di bawah umur bisa dijerat pidana asusila.
"Semangat kami di sana selain menolak juga ada perluasan dari pada pemidanaan perilaku LGBT itu. Tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur, juga hubungan sesama jenis dapat dikategorikan pidana asusila," ujar dia.
Bambang juga memastikan tidak ada lima fraksi yang menyetujui LGBT seperti yang disebut Zulkifli. Bambang mengaku sudah berkomunikasi dengan para perwakilan fraksi di DPR.
"Enggak ada. Saya sudah baca. Tadi malam saya sudah telepon. Satu fraksi pun tidak ada yang menyetujui," kata Bambang.
Dia juga tidak yakin isu LGBT ini sengaja dimainkan sebagai gorengan di tahun politik ini. Menurutnya hal itu akan merugikan Zulkifli dan juga Partai Amanat Nasional yang dipimpin oleh Zulkifli.
"Kan kalau itu yang dirugikan Pak Ketua MPR sama PAN kan. Saya enggak yakin itu," ucap Bambang.
Baca Juga: Menteri Agama Kaget Kabar 5 Fraksi DPR Setuju LGBT
Sebelumnya, dalam acara Tanwir Aisyiah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Sabtu malam, 20 Januari 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan para anggota Aisyiah soal ancaman perilaku menyimpang dari kelompok yang menginginkan perzinahan dan LGBT lolos di negeri ini. Dia menyebut soal itu tengah dibahas di DPR.
Kata Zulkifli, ada lima partai yang setuju LGBT dimasukkan dalam perundang-undangan. Dia tak menyebut partai apa saja yang dimaksud. Hal yang pasti, partai yang ia pimpin, Partai Amanat Nasional, menolak.
"DPR juga dibahas soal LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah lima partai politik menyetujui," ujar Zulkifli. (ase)
Calon Dewas KPK Heru Kreshna Tak Setuju Tersangka Korupsi Dipajang ke Publik: Itu Membunuh karakter
Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Dewas KPK, Heru Kreshna Reza, mengaku dia tidak setuju jika seorang tersangka kasus korupsi ditampilkan ke publik.
