Mau Jadi Wali Kota Bogor Lagi, Berapa Harta Bima Arya?
- Dokumentasi Bima Arya
VIVA – Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyerahkan laporan harta kekayaan ke bagian Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Nasional (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 19 Januari 2018. Ini untuk memenuhi syarat agar dia bisa ikut Pemilihan Wali Kota Bogor 2018 sebagai calon petahana.
Ditemani pasangannya, mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, Dedie A. Rachim, Bima datang di menit-menit terakhir jelang penutupan laporan LHKPN.
"Saya ditemani oleh Kang Dedi yang kebetulan hari ini juga perpisahan dengan pimpinan. Menemani saya dan saya melaporkan tadi jumlah harta kekayaan yang paling update," kata Bima usai menyerahkan laporan harta di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Januari 2018.
Sebenarnya Bima Arya sudah menyerahkan laporan harta melalui elektrik. Namun, lantaran masih merasa belum yakin, ia akhirnya datang langsung ke kantor KPK.
"Karena saya ingin memastikan semua yang di-input benar, tidak ada kesalahan teknis, tapi saya cek lagi satu per satu supaya disesuaikan dengan yang paling mutakhir," ucap Bima.
Ditanyai jumlah hartanya, Bima menjawab gamblang. Dia mengakui ada peningkatan dari laporan sebelumnya.
"Total nilai kekayaan saya terakhir 2014 Rp3,2 miliar, tapi kemudian sekarang ada sekitar Rp5,5 miliar," kata Bima.
Menurutnya, kenaikan yang terjadi salah satunya pada aset tanah dan rumah. Sementara kendaraan, kata dia, justru menurun.
"Yang pertama aset tanah rumah. Lokasinya sama tapi karena NJOP naik selama empat tahun terakhir," kata Bima.
Sementara kendaraan, kata Bima, saat 2014 sebesar Rp438 juta, sekarang tinggal Rp135 juta. "Kalau 2014 mobil saya dua, sekarang tinggal satu," kata Bima.
Penurunan juga terjadi pada kas atau setara kas milik Bima. Dikatakan Politikus PAN itu, kasnya pada 2014 sebesar Rp470 juta, saat ini hanya Rp 340 juta.
"Jadi berkurang sekitar 100 juta. Jadi aset naik karena NJOP tapi harta bergerak turun," lanjut mantan pengamat politik itu. (ren)
