Rakyat Bakal Tagih Janji Jokowi soal Rangkap Jabatan

Reshuffle Kabinet Jokowi
Sumber :
  • tvOne

VIVA – Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menanggapi jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang tidak dicopot dalam reshuffle kabinet. Padahal, Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar.

Penjelasan Menko Airlangga Hartarto Terkait Sektor yang Bebas PPN 12 Persen

"Secara prinsip pertama apa yang disampaikan Pak Jokowi dari awal dulu bahwa sudah ditegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan. Tapi juga publik tahu kalau reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2018.

Ia melanjutkan, meski begitu, Jokowi memang telah menjelaskan kinerja Airlangga dinilai sangat profesional di bidangnya. Sehingga sulit menggantikan Airlangga dengan yang lain.

Catat! Ini Daftar Barang dan Jasa Bebas PPN 12% di 2025

"Silakan rakyat untuk memberikan penilaiannya sendiri," kata Hidayat.

Ia menambahkan tahun ini memang sudah memasuki tahun politik. Sehingga Presiden dan para menteri pasti akan ditagih oleh rakyat soal komitmen-komitmennya dan janji-janji kerjanya.

Mulai 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Bebas PPN 12 Persen

"Dan sikap rakyat itu akan terlihat pada waktu pilpres nanti, pasti rakyat akan menagih," kata Hidayat. (ase)

Menteri Koordinasi Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum APRINDO, Solihin saat belanja di ritel tangerang

Menko Airlangga Targetkan Transaksi Rp80 Triliun pada Tiga Program Diskon Nataru

Dengan tiga program tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat di akhir tahun.

img_title
VIVA.co.id
22 Desember 2024