Usung Jenderal Aktif, Parpol Lupa Tujuan Reformasi 1998
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA – Sejumlah jenderal TNI-Polri yang masih aktif, terjun ke panggung politik menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2018. Hal ini dinilai ironis, karena tak sesuai dengan cita-cita era Reformasi.
Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan, pada awal Reformasi, parpol mengampanyekan dan konsolidasi keluarkan agar TNI-Polri dari dalam partisipasi TNI-Polri
"Tetapi, hari ini justru parpol yang dulu memperjuangkan supremasi sipil, malah membuka pintu lebar-lebar untuk partisipasi TNI dan Polri aktif dalam berpolitik," kata Wahyudi di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu 9 Januari 2018.
Menurut dia, sejak Reformasi, peran dwifungsi TNI sudah hilang hingga fokus terhadap sektor pertahanan dan keamanan. Namun, dengan terjunnya jenderal TNI aktif, maka dipertanyakan komitmen parpol terkait larangan terjun ke dunia politik.
Kondisi sekarang menjadi perhatian. Mestinya, jenderal TNI-Polri aktif berani mundur atau merampungkan pensiun dini sebelum pendaftaran. Dengan cara ini, tak ada ikatan dengan institusi.
Direktur Imparsial Al Araf menegaskan, parpol seharusnya memprioritaskan kader internal. Mengacu sejak era Reformasi, adanya larangan TNI-Polri aktif terjun ke politik.
"Seharusnya, parpol mendesak dan memaksa, agar mereka pensiun dini, karena harusnya parpol memahami bahwa salah satu capaian reformasi adalah melarang TNI dan Polri berpolitik," kata Al Araf.
Beberapa parpol memastikan mengusung perwira tinggi dari TNI-Polri sebagai calon kepala daerah yang diantaranya menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Polisi Tak Bisa Sembarangan Periksa TNI, Begini Kata Polri
Aturan baru jadi perhatian, aparat hukum seperti polisi tidak bisa sembarangan memeriksa prajurit TNI.
