Gerindra Monitor Harta Calon Mereka di Pilkada

Politikus Gerindra Habiburokhman.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zahrul Darmawan

VIVA – Politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Januari 2018. Dia mengaku datang untuk memonitor pelaporan harta para calon kepala daerah yang diusung Gerindra pada Pilkada 2018.

"Kami ngecek semua calon-calon Gerindra untuk LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," kata Habiburokhman ditemui awak media.

Selain memantau LHKPN, diungkapkan anggota majelis kehormatan Gerindra itu, dia juga hendak melaporkan sejumlah LHKPN calon yang diusung partainya.

"Yang hari ini (melaporkan) Pak Drajat, Pak Boyiman, Pak Milton," kata dia.

Diketahui, pada Pilgub Jawa Barat 2018, Partai bentukan Prabowo Subianto itu mencalonkan Mayor Jenderal (purn) Sudrajat sebagai cagub. Sementara di Kalimantan Barat, bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra mengusung pasangan Milton Crosby-Boyman Harun.

Habiburokhman mengklaim sudah hampir seluruh calon yang diusung pihaknya melaporkan harta. Seperti Cagub Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, misalnya, menurut dia, sudah lebih dulu melaporkan hartanya ke KPK pada dua pekan lalu.

"Jadi saya dikirim Pak Prabowo ke sini, cek semua, LHKPN kawan-kawan yang dari Gerindra," ujarnya.

Harta Kekayaan

Pilkada Diundur Jadi Desember 2020, Jumlah Pemilih Bertambah 450 Ribu

Berdasarkan LHKPN yang diterbitkan KPK, tercatat Mayjen purnawirwan Sudrajat tercatat terakhir melaporkan harta kekayaan pada 2002 silam, atau saat ia menjabat Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan. Ketika itu, harta pensiunan jenderal bintang dua tersebut mencapai Rp3,4 miliar, ditambah tabungan 295 ribu dolar AS.

Sementara Milton yang saat ini menjabat Bupati Sintang tercatat terakhir menyerahkan LHKPN pada 2010 lalu. Ia memiliki harta sekitar Rp1 miliar pada tahun itu. Adapun Boyman terakhir melaporkan LHKPN pada 2015, tepatnya saat maju sebagai calon Bupati Ketapang. Hartanya waktu itu mencapai Rp3,4 miliar.

Pilkada 2020, Bawaslu Gandeng KASN Awasi Netralitas ASN

Sedangkan mantan Pangkostrad Letjend, Edy Rahmayadi, masih berdasarkan situs resmi KPK, acch.kpk.go.id, Edy diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2012 lalu, atau saat didapuk sebagai Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Kodam XVII/Cendrawasih. Harta jenderal bintang tiga tersebut saat itu sejumlah Rp4,8 miliar.

Mendagri ?Tito Karnavian di Medan, Sumut, Jumat, 3 Juli 2020.

Pilkada Serentak di Sumut, Mendagri: Semua Siap

Pilkada serentak ini harus mengikuti protokol kesehatan.

img_title
VIVA.co.id
3 Juli 2020