SBY: Jangan Permainkan Hukum untuk Kepentingan Politik
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima pernyataan politik awal tahun 2018 di Kantor DPC Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Ada lima poin yang disampaikan SBY dalam pidatonya. Pertama, SBY meminta semua pihak menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Secara moral, semua pihak wajib melaksanakan pemilu yang jujur adil dan demokratis, bebas dari kecurangan dan pelanggaran.
"Tidak menghalalkan segara cara, apalagi bertentangan dengan undang-undang dan aturan pemilu. Tidak menghacurkan pesaing-pesaingnya dengan kekuatan besar-besaran. Meskipun persaingan bisa sangat keras, tetapi ingat, selalu ada batasnya," kata SBY di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Januari 2018.
Setelah hasil pemungutan suara pun, kata SBY, semua pihak harus menghormati dan menerima hasilnya. Setiap kandidat dan setiap partai politik tentu berharap kemenangan, tapi harus siap pula menerima kekalahan.
Menurut SBY, Partai Demokrat pernah menang dan pernah kalah. Demokrat bersyukur bila menang, namun tetap menjaga perasaan yang kalah. Andaipun kalah, menerima secara kesatria dan langsung mengucapkan selamat kepada yang menang.
"Tidak memelihara, mewariskan dendam dan kebencian kepada penerus-penerus kita. Inilah indahnya sportivitas dalam kompetisi yang beradab. Inilah etika pemilu yang harus kita junjung tinggi dan jalankan," ujarnya.
Kedua, Partai Demokrat berharap penyelenggara pemilu dan pilkada dapat menjaga integritas dan kualitas kinerja. KPU, Banwaslu, dan DKPP harus merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan tersebut dengan baik. Jika terjadi permasalahan yang serius penyelanggara pemilu harus mampu menjalankan manajemen krisis sehingga persoalan itu dapat diatasi dengan baik.
Apalagi, di era teknologi digital saat ini, menurut SBY, bisa terjadi kejahatan yang bisa menggagalkan pemilu;Â dengan cara pembobolan, peretasan dan perusakan terhadap sistem informasi KPU. Dampaknya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah.
"Untuk itu, KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam kegiatannya. Setiap langkahnya juga harus bisa diikuti oleh masyarakat luas," ujar SBY.
Ketiga, SBY menekankan netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kejaksaan, TNI, BUMN, Pemda dan BUMD. Elemen negara tidak boleh berpihak terhadap kandidat-kandidat tertentu di pilkada dan pemilu. Bagi SBY, netralitas negara dalam pemilu adalah sesuatu yang mutlak.
Di samping itu, penggunaan uang negara juga perlu diawasi dan diperiksa, jangan sampai uang negara digunakan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kandidat dan partai politik tertentu.
"Kalau terjadi ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat. Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi itu merupakan persiapan dari kekuatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik. Hati hati dalam berbuat. Jangan dikira pihak lain tidak tahu, jangan kira masyarakat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi," tegasnya
Keempat, SBY berharap pers dan media massa bersikap independen, adil dan konstruktif untuk menjaga demokratisnya pilkada dan pemilu. Media massa harus menampilkan pemberitaan yang fair dan berimbang, bukan menjadi corong partai politik tertentu yang mengusik rasa keadilan.
Partai Demokrat mendukung upaya KPU yang mengatur kampanye calon di media sosial, sehingga lebih adil bagi semua peserta pilkada dan pemilu. SBY menyadari media sosial adalah dunia yang nyaris tidak tersentuh hukum dan aturan. Terlalu sering muncul berita hoaks dan fitnah yang sering digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politiknya.
"Karenanya Partai Demokrat mendukung penuh negara dalam hal ini DPR dan pemerintah yang ingin menertibkan dan mengatur media sosial yang penting adil, tidak tebang pilih dan tidak melebihi kepatutannya," kata SBY.
Kelima, SBY menegaskan dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu pada akhirnya rakyatlah yang berdaulat dan menjadi penentu negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan mereka untuk menjatuhkan pilihannya. Demokrat terang SBY, semakin matang, makin tertib dan bahkan makin partisipatif dalam mengikuti pilkada dan pemilu.
"Negara harus berterima kasih, karenanya kita harus menghormati hak-hak rakyat untuk menjatuhkan pilihannya dalam menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya. Jangan ada yang melakukan intimidasi kehendak rakyat, jangan ada yang curang dan berani mengubah suara rakyat," terang SBY. (ase)
