Azwar Anas Mundur, Mahfud Nilai Bisa Muncul Poros Ketiga
- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Mahfud MD menilai mundurnya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dari bakal calon wakil gubernur kemungkinan akan memunculkan poros koalisi ketiga. Ia menekankan hal ini karena Gerindra, PKS, dan PAN belum memiliki calon.
Namun, jika ada poros ketiga ini maka harus disertai dengan figur yang kuat diusung.
“Tapi yang perlu diingat kemunculan calon alternatif ke tiga ini saya melihat akan sangat menguntungkan bagi partai pengusungnya. Sebab mereka membutuhkan sosok sebagai bukti ke masyarakat mereka punya kekuatan politik,” kata Mahfud MD di Yogyakarta, Jumat, 5 Januari 2018.
Menurutnya, bila benar ada poros tiga dan figur yang diusung membuat kejutan dengan memenangkan Pilgub Jatim maka akan menguntungkan. Tapi, sebaliknya jika kalah maka tokoh yang dicalonkan akan menanggung kerugian. Tidak dengan partai poros tiga yang menurutnya tak ada masalah bila kalah.
Mahfud mengatakan sebelum kemunculan kedua poros koalisi pendukung Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Khofifah Indar Parawansa, dirinya pernah mendapatkan tawaran ke Pilgub Jatim. Tawaran ini ditawarkan dari PAN, Gerindra, dan PKS.
“Saya tidak memberi alasan. Prinsip hidup ketika saya tidak mau, yang saya tidak akan melakukan,” ujar Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut.
Kendati demikian, Mahfud menilai tidak perlu adanya poros ketiga dalam Pilgub Jatim. Hal ini lantaran dua poros yang ada sekarang dinilai sudah kuat dan mewakili masyarakat Jatim.
“Dua poros ini sama-sama mewakili wilayah Jawa Timur yang memiliki karakteristik berbeda. Di Pandulangan, bagian timur, nama poros Gus Ipul-Anas maupun Khofifah sama-sama kuat,” tuturnya.
Untuk peta politik, ia mengatakan wilayah Mataraman, bagian barat Jawa Timur pasangan Gus Ipul-Anas masih belum memiliki pengaruh. Peluang inilah yang menurut Mahfud dimanfaatkan Khofifah dengan menggandeng Emil Dardak.
Mahfud: Sikap Presiden Jelas soal Pemilu 2024, Jangan Didesak Lagi
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah ada pembahasan soal penundaan Pemilu 2024.
