Kubu Djan Kritik Menkumham, Pelihara Konflik Parpol Islam
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz kembali menyinggung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Wakil Ketua Umum DPP PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat menyindir Yasonna agar bisa bertindak sesuai aturan yang berlaku.
Bagi dia, konflik dualisme PPP bisa dihentikan dan berada di tangan Yasonna. Ia membandingkan Menkumham sebelumnya yaitu Amir Syamsudin yang konsisten terhadap aturan.
"Akar permasalahannya saat PPP kubu Romi minta pengesahan ke Kemenkumham ketika dijabat Pak Amir Syamsuddin, dan Dirjen Administrasi Hukum (AHU) menolak karena konsisten pada pasal 23, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011," kata Humphrey, Kamis, 4 Januari 2018.
Humphrey menjelaskan mestinya Yasonna berpedoman aturan yang salah satunya konflik kepengurusan diselesaikan di forum mahkamah partai. Pedoman ini yang dianut oleh Amir Syamsudin. Namun, internal PPP terpecah belah ketika Yasonna resmi menjabat sebagai Menkumham.
"Hal itu berubah pasca Pak Yasonna menjabat. Setelah menjabat, dia sahkan kepengurusan PPP Romi," tutur Humphrey.
Kata dia, awal mula konflik lantaran sikap Yasonna yang menerbitkan SK kepengurusan untuk PPP Romi. Meski dalam proses kelanjutannya, PPP pimpinan Djan Faridz memenangkan putusan Mahkamah Agung nomor 504 dan 601. Dalam putusan MA juga mengembalikan peranan Mahkamah Partai dalam konflik kepengurusan partai.
Kemudian, ia mempertanyakan amanat Yasonna sebagai salah satu menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
"Saya ingatkan sebagai menteri dalam kabinet Presiden Jokowi, Yasonna harus loyal dan mematuhi hukum pengadilan terutama yang berkaitan dengan partai," jelasnya.
Selain itu, kata dia, manuver Yasonna makin membuat rumit dan berbelit-berbelit penyelesaian konflik PPP. Bukan ada solusi namun dualisme kepengurusan terus berlanjut hingga sekarang seperti terpelihara konflik ini.
Menurutnya, sikap Yasonna juga yang membuat stigma Presiden Jokowi anti umat Islam. Hal ini karena ada menteri di kabinetnya yang sengaja ingin memecah belah parpol Islam.
"Saya mau berpesan kepada Pak Yasonna tolong jangan benturkan Pak Jokowi dengan umat muslim. Padahal keputusan bapak yang telah memecah belah umat Islam," ujarnya.
