Demokrat Buka-bukaan Dugaan Kriminalisasi terhadap Calonnya
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA – Partai Demokrat membeberkan soal dugaan kriminalisasi terhadap calon kepala daerah yang akan mereka usung dalam pemilihan gubernur Kalimatan Timur, yaitu Syaharie Jaang, Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Demokrat Kalimantan Timur.
Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan mengatakan itu usai rapat tertutup di kantor pusat Partai Demokrat, Jakarta, pada Rabu malam, 3 Januari 2018. Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat tertutup itu namun tak muncul dalam konferensi pers.
Mulanya, kata Hinca, Syaharie yang telah dipasangkan bersama Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam Pilgub Kaltim 2018, teramati beberapa kali dipanggil oknum partai politik tertentu.
"Syaharie Jaang dipanggil parpol tertentu delapan kali, diminta wakilnya Kapolda Kaltim yang sekarang, Bapak Safaruddin, padahal wakilnya sudah ada. Tentu etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau (Syaharie) tidak (berpasangan Safaruddin), akan ada kasus hukum yang diangkat," kata Hinca.
Pada 25 Desember 2017, saat berada di Pekalongan, Syaharie ditelepon lagi oleh Safaruddin. Saat itu ditanyakan kemungkinan berpasangan di Pilgub Kaltim. Namun lagi-lagi Syaharie menolaknya.
Akhirnya, sehari setelah ditelepon itu, 26 Desember, ada laporan masuk ke Bareskrim Polri dengan terlapor Syaharie. Keesokannya Syaharie dipanggil untuk diperiksa pada 29 Desember 2017.
Syaharie, kata Hinca, saat itu belum dapat memenuhi panggilan polisi. Lalu, pada hari yang sama, 29 Desember, surat panggilan kedua dengan jadwal pemeriksaan 2 Januari 2018 untuk Syaharie diterbitkan. Kendati begitu Syaharie belum bisa memenuhinya.
"Hari ini bersama penasihat hukum didampingi langsung Amir Syamsudin dan (Wasekjen) Didi Irawadi, tadi pukul delapan malam selesai diperiksa," kata Hinca.
Walau pun merasa bakal cagubnya akan dikriminalisasi, kata Hinca, partainya tetap akan menghormati proses hukum. Namun Hinca menegaskan bahwa itu adalah ketidakadilan.
"Tinggal lima hari lagi pendaftaran pilkada, kami merasakan ketidakadilan di Pilkada Kaltim. Kami pun ragu apakah ada kader kami yang lain, karena ada sekitar tujuh belas pilkada untuk gubernur," kata Hinca.
