Tahun Politik, PBNU Minta Jangan Contoh Pilgub DKI

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Galih Pradipta

VIVA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan demokrasi merupakan pilihan terbaik sebagai sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang majemuk. Namun, ada catatan yang justru merusak mekanisme demokrasi yaitu SARA dan politik uang.

KPUD Apresiasi Kerja Polri Karena Pilkada Jakarta Kondusif tanpa Gugatan ke MK

"PBNU mencatat mekanisme demokrasi ini menghasilkan dua ekses yang merusak demokrasi. Adalah politik uang dan SARA. Keduanya adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan cuma menodai demokrasi, melainkan juga mengancam Pancasila dan NKRI," kata Said dalam acara Muhasabah Kebangsaan: Resolusi 2018 dan Refleksi 2017, di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2018. 

Menurut Said, jika politik uang merusak legitimasi, SARA merusak kesatuan sosial melalui sentimen primordial yang mengoyak anyaman kebangsaan. Dia mencotohkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang masih menyisakan noktah hitam sebagai perebutan kekuasaan politik dengan menghalalkan segala cara.

Kumpulan Foto Surat Suara yang Dicoret dengan Olok-olokan, Bukan Malah Dicoblos

"Pengalaman ini harus menjadi bahan refleksi untuk mawas diri. Demokrasi harus difilter dari ekses-ekses negatif melalui literasi sosial dan penegakan hukum," ujarnya.

Said menambahkan, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan demokrasi yang sehat tanpa politik uang dan sentimen primordial. Selain itu, kata dia, aparat penegak hukum harus kredibel dan andal dalam menindak suatu kejahatan politik uang serta penggunaan sentimen SARA.

Imam-Ririn Unggul 51,5 Persen, Tim Pemenangan Soroti Kendalanya

Menurutnya, ini penting lantaran tahun 2018 dan 2019, Indonesia masuk tahun politik. Di Pilkada serentak 2018, ada 171 daerah yang menggelar Pilkada. Sementara, 2019 akan dihelat hajatan akbar yaitu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif secara serentak. 

Bercermin kepada kasus DKI Jakarta, kontestasi politik yang banyak ini berpotensi mengganggu kohesi sosial akibat penggunaan sentimen penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian atau hate speech. Apalagi saat ini sangat masif penggunaan internet dan media sosial.

"Untuk itu, PBNU perlu menghimbau warganet agar arif dalam menggunakan teknologi internet sebagai sarana penyebaran pesan-pesan nikmat, bukan fasilitas untuk menjalankan kejahatan dan merancang permusuhan," kata Said Aqil. (ase)

Megawati Soekarnoputri di HUT PDI Perjuangan ke-52

Megawati Senang Pilkada Jakarta Dimenangi PDIP: Gue Tunjukin Silatnya!

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri merespons kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Tentunya Megawati mengaku senang.

img_title
VIVA.co.id
11 Januari 2025