Politisi Golkar Ingatkan Bahayanya Politik Identitas
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA - Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yahya Zaini mengingatkan agar dinamika politik jelang tahun 2018 dan 2019 dijauhkan dari isu-isu suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA. Menurutnya, politik identitas rawan menyulut konflik sosial dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Maraknya politik identitas dalam kontestasi politik akan sangat berbahaya, apalagi ditambah dengan ujaran-ujaran kebencian yang masif di medsos," kata Yahya dalam keterangan tertulis kepada VIVA, Kamis, 28 Desember 2017.
Yahya khawatir politik identitas masih akan mewarnai pertarungan politik di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Ada kelompok dan kekuatan yang terus berusaha menduplikasi kesuksesan Pilkada Jakarta untuk daerah-daerah lain, bahkan pada Pilpres mendatang.
Dia menilai kontestasi politik dengan menggunakan isu SARA dapat merusak harmoni di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Keragaman adalah rahmat yang mesti jadi kekuatan untuk kebangkitan bangsa, bukan sebagai penghalang, apalagi perusak.
"Meski situasi politik semakin menghangat dan dinamis, kebhinekaan harus dijaga erat. Persaingan politik tak boleh merusak persaudaraan sesama anak bangsa," katanya.
Ia juga mengatakan, kunci awal mencegah menguatnya politik identitas dengan meningkatkan kesadaran di tingkat elite. Jika elite sama-sama sepakat bersaing secara sportif dan menjunjung etika, maka politik identitas akan dapat direduksi.
"Selanjutnya, persaingan politik diisi dengan prestasi, program, dan keberpihakan yang nyata pada rakyat. Komitmen untuk bersaing secara santun harus menjadi konsensus," tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tujuan berpolitik untuk memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
"Mari kita jaga bersama kontestasi politik yang akan kita hadapi dengan kompetisi yang sehat. Sehingga politik menjadi sarana membangun peradaban bangsa yang lebih baik," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bahwa isu terkait SARA merupakan hal yang tak dapat dihindarkan akan mencuat pada setiap pelaksanaan pemilihan umum di masa kini. Isu itu diyakini akan kembali mencuat, termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 hingga Pemilihan Presiden 2019.
JK berkaca pada pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk Pilkada DKI tahun ini, hingga Pilpres di Amerika Serikat.
Wapres Sebut Pembangunan Negara di ASEAN Terhambat sebab Konflik
Konflik agama, budaya membuat pembangunan negara ASEAN terhambat
