Evaluasi Pansus KPK, Golkar Pertimbangkan Tarik Anggotanya

Rapat Pansus Angket KPK di DPR beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA – Usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Fraksi Golkar akan melakukan langkah terkait keberadaan anggotanya di Panitia Khusus (Pansus) angket KPK.

Bagi Golkar Putusan MK yang Menghapus Presidential Threshold 20 Persen Mengejutkan

"Fraksi Partai Golkar DPR RI akan mengevaluasi keberadaan Pansus KPK di DPR RI," kata Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita ketika dikonfirmasi oleh VIVA, Kamis, 21 Desember 2017.

Agus mengatakan hasil evaluasi ini akan mengarah pada dua opsi. Pertama, fraksi memerintahkan anggotanya yang berada di Pansus itu untuk segera mengakhiri kerja Pansus setelah masa sidang berikutnya. "Dengan mengambil kesimpulan yang tidak ada pelemahan KPK," ujar Agus.

Prabowo Umumkan Update PPN 12 Persen di Kemenkeu Sore Ini

Opsi kedua, fraksi bisa menarik langsung anggotanya yang berada di Pansus itu. Hasil evaluasi ini akan diambil Fraksi Golkar DPR setelah masa reses berakhir atau di awal masa persidangan nanti.

"Jika tidak ada jaminan bahwa hasil Pansus KPK itu tidak melemahkan KPK, Fraksi Partai Golkar di DPR RI akan menarik anggotanya dari Pansus angket," kata Agus.

Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN

Sebelumnya, Fraksi Golkar ikut dalam Pansus angket KPK saat berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto. Novanto yang menjadi terdakwa korupsi e-KTP digantikan oleh Airlangga Hartarto. Pengukuhan  Airlangg sebagai ketua umum dilakukan melalui dalam Munaslub partai berlambang  pohon beringin itu, pada 18-20 Desember 2017.

Ketum Ormas MKGR dan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir

Rayakan HUT 65 Tahun, Ormas MKGR Serukan Gotong Royong Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ketum Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, atau MKGR, Adies Kadir, mengatakan 2025 yang juga sebagai HUT ormas yang dipimpinnya, bisa berkontribusi, untuk bangsa.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025