PDIP Sindir Airlangga Bisa Tiru Puan dan Wiranto
- ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
VIVA – Airlangga Hartarto resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar menggantikan Setya Novanto. Sebagai salah satu menteri di Kabinet Kerja, Airlangga diminta legowo mundur tanpa harus menunggu sikap Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menekankan instruksi Jokowi sudah jelas agar menteri tak bisa rangkap jabatan. Apalagi, jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian yang punya pengaruh di bidang perekonomian.
"Saya pikir Pak Presiden mengambil sebuah kebijakan yang tepat. Bagaimana menjadi menteri, menjadi pembantu dari bapak presiden. Itu menghadapi tugas yang tidak ringan. Tantangan di bidang perekonomian itu tidaklah mudah," kata Hasto di sela-sela acara Refleksi Hukum Akhir Tahun PDIP di Jakarta Pusat, Kamis, 21 Desember 2017.
Hasto mencontohkan kader PDIP yaitu Puan Maharani yang tidak aktif dari kepengurusan PDIP karena menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Begitu pun Wiranto yang mundur sebagai Ketua Umum DPP Hanura begitu ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
"Dan itu terbukti Mbak Puan Maharani sebagai Menko PMK, beliau tidak aktif. Kemudian Pak Wiranto dari Hanura," ujar Hasto.
Kemudian, ia menegaskan PDIP mendukung keinginan Jokowi yang tak ingin pejabat menteri merangkap jabatan di partai politik. Kebijakan Jokowi harus diartikan agar menteri bisa fokus dalam jabatannya. Hal ini dinilai menjadi tradisi yang dijalankan dalam pemerintahan Jokowi.
"Sehingga ketika Pak Presiden memberikan kebijakan bahwa para menteri harus berkonsentrasi total pada jabatannya, PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya," tuturnya.
Airlangga resmi menggantikan Novanto dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar. Airlangga akan menjabat sebagai Ketua Umum Golkar hingga 2019. (one)
Puan: DPR Pasti Libatkan Kampus Terkait Revisi UU Minerba
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan menerima masukan dari kampus-kampus se-Indonesia terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi perguruan tinggi
