Jadi Ketum Golkar, Airlangga Ingin Kader Jaga Soliditas
- ANTARA Foto/Puspa Perwitasari
VIVA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato pertamanya setelah terpilih secara aklamasi menggantikan Setya Novanto, dalam rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar, Rabu malam, 13 Desember 2017.
Airlangga menyebutkan, terpilihnya ia sebagai pucuk pimpinan karena menyambut aspirasi dari seluruh pengurus daerah, organisasi sayap dan senior-senior partai. Aspirasi tersebut yaitu agar ada pergantian ketua umum Golkar setelah Novanto menghadapi proses hukum.
"Ini menunjukkan proses demokrasi di Partai Golkar berjalan sesuai tata tertib, di mana ditunjukkan bahwa Golkar mengerti apa yang dikehendaki rakyat," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu malam 13 Desember 2017.
Airlangga meminta kepada seluruh kader untuk menjaga soliditas. Menteri Perindustrian itu berharap tidak ada lagi faksi-faksi yang hanya menggerus keutuhan partai. "Yang ada seluruh kita bersama bekerja dalam satu setengah tahun ke depan menyelesaikan agenda politik apakah itu Pilkada, Pileg dan Pilpres nanti," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengumumkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar baru. Keputusan itu diambil secara aklamasi dalam rapat pleno Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto lantaran berstatus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
Pengukuhan Airlangga akan dilakukan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sebelum dilakukan Munaslub, terlebih dahulu dilakukan rapat pimpinan nasional terkait laporan pergantian umum pada 18 Desember 2017.
"Oleh karena itu setelah Rapimnas, tanggal 19-20 Desember bertempat di Jakarta akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengukuhkan keputusan rapat pleno untuk menjadi Ketua Umum definitif," kata Nurdin, Rabu malam, 13 Desember 2017. (one)
Minister: No Talks Yet on Postponing 12 Percent VAT Implementation
The Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, stated that the government has not yet discussed postponing the implementation of a 12 percent VAT.
