DPP Golkar Tak Ingin Ada Paksaan untuk Gelar Munaslub
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
VIVA – Sejumlah pengurus DPD Tingkat 1 Partai Golkar yang menginginkan digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diminta untuk menahan diri. Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid, menyampaikan usulan Munaslub lebih baik ditunda dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Setya Novanto.
Posisi Setya Novanto yang non-aktif, perlu konsolidasi terlebih dulu untuk memastikan roda organisasi berjalan sempurna.
"Bahwa apabila praperadilan ditolak maka DPP Golkar segera akan rapat untuk Munaslub. Hanya ingin konsisten di situ," kata Nurdin di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.
Sementara itu, rapat pleno kali ini hanya mendengarkan pendapat dari pengurus pusat dan wilayah. Ia tak ingin, Munaslub terlalu dipaksakan. Kondisi partai masih bisa berjalan oleh Plt Ketua Umum dan fungsionaris partai lainnya.
"Tidak bisa DPD itu memaksa dan mendikte DPP. Yang punya partai itu DPP, DPD hanya berhak mengusulkan," ujarnya.
Sementara itu, Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, meminta semua pihak mengikuti aturan main yang ditetapkan dalam AD/ART.
Ia tak mau berwacana, apakah gelaran Munaslub bisa dilakukan pada akhir bulan ini seperti desakan yang dilontarkan sejumlah pihak.
"Jadi kita tidak boleh, berkreasi tapi menyimpang dari aturan yang ada," ujarnya.
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
