Kasus E-KTP Seret Ketua DPR Harus Jadi Pembelajaran
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA – Status Setya Novanto yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP menjadi polemik lantaran posisinya sebagai Ketua DPR. Desakan agar Novanto mundur atau diganti terus disuarakan.
Merepons kondisi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partai Golkar harus belajar dari kasus dalam menentukan pilihan kalau ingin mengganti Setya Novanto.
"Begini, kalau berangkat dari semangat Partai Golkar, maka setiap kebijakan politiknya harus berdasarkan apa yang ada di partai. Terkait dengan jabatan Ketua DPR misalnya, Golkar tidak boleh mengulang kesalahan yang sama," kata Ace dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu 25 November 2017.
Ace mengatakan, jangan sampai kader partai Golkar yang dipilih untuk mengisi jabatan tersebut bersangkutan dengan masalah hukum. Selain itu, calon ketua DPR juga harus memahami dinamika politik yang ada.
Kemudian, ia berharap bila memang ada pergantian, maka kader yang ditunjuk tak punya catatan hukum. Selain itu, figur yang mendukung kinerja DPR.
"Jangan sampai memilih Ketua DPR yang punya potensi masalah hukum atau yang terlibat masalah hukum, atau juga orang-orang yang selama ini sedang dibidik terkait masalah hukum, atau bahkan orang-orang yang berupaya melemahkan KPK lembaga yang dipercaya oleh rakyat," lanjut Ace.
Dikatakan Ace, sebaiknya pemilihan Ketua DPR RI tersebut dilakukan dengan rapat pleno untuk mendapatkan orang atau profil yang sesuai.
"Kalau saya inginnya dilakukan dengan pleno, supaya legitimasi dari Ketua DPR yang juga merupakan perpanjangan dari partai, betul-betul berasal dari proses organisasi yang kuat juga," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR itu.
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
