PDIP Pecat Emil Dardak
- ANTARA/Rudi Mulya
VIVA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya telah memecat kadernya Emil Dardak lantaran berbeda sikap terkait Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Emil Dardak memilih menjadi pasangan Khofifah Indar Parawansa yang tidak diusung PDIP.
Hasto juga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap Emil. Harapan besar ketika mengusung Emil sebagai Bupati Trenggalek seperti terkesan tak ada arti.
“Berkaitan dengan Pilkada Jawa Timur tentu saja pada awalnya kami mendorong saudara Emil Dardak. Kami berharap bahwa masyarakat yang begitu mendambakan pemimpin perubahan, pemimpin yang punya latar belakang pendidikan yang sebenarnya cukup tinggi untuk mampu mengatasi persoalan di Trenggalek yang terisolir,” kata Hasto usai menghadiri Dilat Basarnas dan Baguna di Bumi Perkemahan Cibubur, Kamis, 23 November 2017.
Ia menyinggung komitmen Emil yang baru hampir dua tahun menjadi Bupati Trenggalek. Sambil menyindir, Hasto menyebut latar belakang Emil yang merupakan lulusan luar negeri. Dengan memilih Pilgub Jatim maka Emil dinilai loncat karier.
“Mungkin karena pendidikan Barat, di mana aspek-aspek individualisme loncatan karier hal yang biasa. Tetapi bagi PDI Perjuangan untuk menjadi Bupati atau menjadi Gubernur paling tidak sekurang-kurangnya menyelesaikan satu tahap, satu periode dulu sehingga komitmen rakyat tidak dikorbankan,” katanya.
Kata dia, loncat karier dalam pilkada mesti dilakukan melalui kehendak rakyat. Salah satu contohnya, ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo, beliau menyelesaikan lebih dari satu periode. Kemudian, rakyat mendorong Jokowi menjadi Gubernur DKI.
“Dari Gubernur karena pengalaman sebagai Wali Kota dan mampu membawa perubahan secara cepat di Jakarta, rakyat kemudian menghendaki maka sebuah kepemimpinan yang berjenjang," tutur Hasto.
Menurut dia, loncatan yang dilakukan Emil dari Bupati yang baru dua tahun menjadi calon gubernur bukan tradisi PDIP.
"Nah, PDI Perjuangan bukan punya tradisi loncat-loncat seperti itu. Tetapi setiap jenjang jabatan untuk memerlukan dukungan mentalitas, dukungan pengalaman dan dukungan kedewasaan dalam politik,” ujarnya.
Kemudian, mengacu usulan bidang kehormatan, PDIP memberikan sanksi pemecatan seketika itu juga. Hal ini berlaku ketika yang bersangkutan sudah mendapat dukungan dari partai lain.
“(Pemecatan) Ini merupakan tindakan disiplin setiap partai melakukan hal tersebut karena partai ini dibangun bukan karena untuk kepentingan pribadi atau ini dibangun untuk kepentingan kolektif bagi rakyat, bukan kolektif bagi dirinya sendiri," jelasnya. (ase)
