Ridwan Kamil Dapat Rekomendasi Dukungan 'Bodong' Novanto?
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Beredarnya surat bertuliskan tangan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang ditujukan untuk pimpinan DPR dan DPP Golkar, sempat memunculkan spekulasi. Salah satunya, spekulasi yang dikaitkan dengan rekomendasi dukungan untuk Pemilihan Gubernur di Jawa Barat.
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio meragukan keseriusan Partai Golkar pimpinan Setya Novanto, ketika memberikan rekomendasi dukungan kepada Ridwan Kamil, atau kang Emil.
"Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan surat rekomendasi untuk Pilkada juga model tulis tangan seperti itu? Bila benar demikian, Partai Golkar seperti tidak serius dalam memberikan rekomendasi," kata Hendri dalam pesan singkatnya kepada VIVA, Rabu 22 November 2017.
Hendri berharap sebagai parpol besar, Partai Golkar bisa mengeluarkan rekomendasi sesuai aturan, alias tak bodong. Dalam rekomendasi dukungan calon kepala daerah mestinya dilalui dengan mekanisme partai.
"Wah, apa jadinya para penerima rekomendasi kalau ternyata yang diterima tidak melalui mekanisme partai yang sesungguhnya," ujarnya.
Baca: Golkar Sebut Surat Dukung Ridwan Kamil Bodong
Menurut dia, bila rekomendasi tak keluar dengan mekanisme yang benar maka kemungkinan dianulir juga bisa. Apalagi, internal Partai Golkar masih memungkinkan untuk mengocok ulang rekomendasi tersebut bila ada langkah musyawarah nasional luar biasa (munaslub) terkait pergantian posisi ketua umum.
"Jawa Barat dan daerah lainnya dapat dikocok ulang rekomendasinya," tuturnya.
Tumbang money politic
Ketua DPD I Jawa Tengah, Wisnu Suhardono bicara keras soal rekomendasi yang dikeluarkan partainya. Ia menekankan seharusnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar lebih objektif dengan mengutamakan integritas, serta kualitas kader.
"Agar kita bisa lebih objektif profesional dan proporsional yang punya integritas dan punya kualitas. Tetapi, ini tumbang semu dengan money politic," kata Wisnu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 22 November 2017.
Wisnu mempertanyakan DPP yang lebih dulu memberikan rekomendasi ke Pilgub Jabar untuk mendukung Ridwan Kamil. Ia merasa prihatin, karena kader internal seperti Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi yang dilupakan. Terlebih, kader tersebut sudah berjuang.
Baca: Keterangan Novanto Diperlukan untuk Usut SK Bodong Golkar
"Korbannya ini sebelah saya (Dedi Mulyadi). Kenapa DPP lebih dulu memberikan rekomendasi ke Jawa Barat. Mestinya, nanti dulu dengan pertimbangan yang kemungkinan menjadi pilihan," jelas Wisnu.
Terkait hal ini, pernah beredar surat dukungan Partai Golkar terhadap Ridwan Kamil, atau Emil. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Lewat Idrus, surat ini dinyatakan bodong, karena tak memiliki stempel dan nomor surat.
Meski dianggap bodong, akhirnya tetap saja Partai Golkar benar mendukung Emil sebagai cagub di Pilgub Jabar.
Sosialisasi Perda, Alia Laksono: Pemahaman Menyeluruh Masyarakat Sangat Diperlukan
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengatakan kalau Peraturan Daerah atau Perda dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka sosialisasi penting
