Pengganti Novanto di Golkar Diminta Tak Punya Beban Hukum

Ginandjar Kartasasmita
Sumber :
  • ANTARA/Benny S Butarbutar

VIVA – Kursi Ketua Umum Golkar menjadi panas sejak Setya Novanto ditahan KPK. Anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, mengatakan pergantian pimpinan ini jangan sampai jadi masalah baru, apalagi mengganggu konsolidasi internal.

Peluang Jokowi Gabung ke Partai Selepas PDIP: Belum Konkrit, Belum Ada Tawaran Posisi Strategis

Ia berharap siapa yang kelak terpilih menggantikan Novanto benar-benar terseleksi dan jauh dari masalah hukum.

"Jadi begini, jangan menimbulkan masalah dalam rangka penyelesaian masalah. Jadi orang yang nanti akan dipilih harus kita yakini tak punya beban hukum atau apapun," kata Ginandjar di kantor PMI, Jakarta, Senin 20 November 2017.

Jokowi Tanpa Partai dan Diisukan Gabung Golkar, Bahlil: Kami Selalu Terbuka kepada Siapa Saja

Selain itu, dia mengatakan, untuk membuktikan calon orang nomor satu di partai berlogo beringin ini terseleksi, bisa saja DPP Golkar melibatkan pihak luar seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cara itu dilakukan demi memastikan calon ketua umum bebas dari korupsi dan tindakan lain yang mengarah pada perbuatan pidana di masa lalu.

Tanggapi Usulan Prabowo Pilkada Lewat DPRD, Legislator Golkar Usul Aktornya Juga Berubah

"Misalnya, dia hidupnya bagaimana, pekerjannya bagaimana, penghasilannya berapa? Itu harus transparan, jadi menurut saya kuncinya adalah harus dipilih seorang pemimpin yang tidak membawa masalah baru kepada Golkar," kata Ginandjar, yang pernah beberapa kali menjadi menteri era Presiden Soeharto.

Sejak Novanto ditetapkan tersangka, isu pergantian Ketua Umum terus menguat dilontarkan sejumlah senior dan kader Golkar. Bahkan sejumlah nama pun mencuat seperti Airlangga Hartanto yang juga Menteri Perindustrian diisukan berpeluang menjadi Ketua Umum.

Hal itu ditegaskan Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah I DPP Golkar, Nusron Wahid, ketika disinggung nama Airlangga.

"Pak Airlangga punya peluang. Tadi ketemu Presiden (Jokowi). Bagus, Jawani, kalem," kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta hari ini. (ren)

Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun

Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyindir PDIP terkait dengan kenaikan tarif PPN secara bertahap. PDIP dianggap berbeda sikap soal ini. Padahal terlibat aktif

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024