Ditunjuk Jadi Cagub Bali, Koster Langsung Tebar Janji
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA - Calon Gubernur Bali yang baru dideklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, I Wayan Koster, mengaku siap untuk menghentikan proses reklamasi Teluk Benoa, yang mendapat penolakan dari masyarakat adat selama ini.
Reklamasi Teluk Benoa, diterbitkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di akhir pemerintahannya melalui Peraturan Presiden No.51/2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Perpres itu ditetapkan 30 Mei 2014, sebagai revisi Peraturan Presiden No.45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita yang memasukkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan.
"Tentu kami harus melihat secara menyeluruh dalam konteks ini. Kalau secara alam ini tidak cocok, tentu kami tidak akan melaksanakannya," kata Koster di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2017.
Dia menjelaskan dalam visi-misi yang mereka usung bahwa alam Bali dan lingkungannya harus dikelola dengan arif dan seimbang. Sesuai dengan ajaran agama, di mana perlu ada keseimbangan dan hubungan harmonis antara manusia dengan maha pencipta.
Lalu, harus harmonis hubungan antara sesama manusia. Termasuk hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya.
"Dan kami telah mempelajari secara mendalam bagaimana sejarah alam dan lingkungan Bali ini maka segala sesuatu yang tidak sinkron dengan keseimbangan alam ini tentu tidak bisa kita paksakan untuk dilaksanakan," kata Koster, yang juga anggota Komisi X DPR ini.
Janji Moratorium
Pembangunan di kawasan Bali bagian selatan, seperti hotel dan bangunan penunjang lainnya, sudah sangat padat. Maka Koster juga berencana untuk mengeluarkan moratorium atau penghentian sementara pembangunan di kawasan itu.
"Kalau di kabupaten selatan sudah saatnya harus dipikirkan moratorium pembangunan sarana prasarana pariwisata," kata Koster.
Dia menilai kawasan selatan Bali sudah sangat padat. Sementara di wilayah-wilayah lain, seperti Bali timur, utara dan barat, masih belum terlalu disentuh.
Maka ke depannya, ia ingin agar Bali selatan tidak lagi ada pembangunan, tapi fokus ke bagian utara, timur dan barat. Menurutnya, agar pembangunan di Bali lebih adil.
"Yang memang saat ini pelaksanaan pembangunannya belum merata belum adil sehingga ke depan salah satu arah kebijakan pembangunan kami adalah bagaimana meratakan pembangunan di seluruh wilayah Bali, tidak bertumpu di kabupaten selatan," katanya. (ren)
