Bambang Soesatyo Minta Kampus Tak Dijauhkan dari Politik
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA - Ancaman radikalisme kini telah mengancam kampus-kampus seluruh Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah diminta tidak justru mengekang kegiatan para mahasiswa.
"Jadi, biarkan politik masuk ke kampus agar mahasiswa memahami politik," kata Ketua Badan Bela Negara Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri, Bambang Soesatyo, melalui keterangan resminya, Jumat, 10 Oktober 2017.
Menurut Bambang yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR itu, bila mahasiswa memahami politik maka mereka bisa menghentikan ancaman radikalisme yang mengancam NKRI. Namun, bila mereka dikekang, dampaknya malah akan lebih buruk.
"Kami juga akan mendesak agar kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) dicabut," tuturnya.
Atas dasar itu, Bambang yang ditemani pengurus teras FKPPI seperti Bahriyoen Soecipto (Sekjend FKPPI), Devi Andita (Ketua Panitia HUT FKPPI ke-39), kemudian menggelar audiensi dengan sejumlah pejabat negara, ketua partai politik dan ketua ormas. Mereka antara lain Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua DPP Partai Nasdem yang juga pendiri FKPPI, Surya Paloh, dan tokoh nasional yang lain.
FKPPI sendiri berencana menggelar apel kebangsaan sekaligus memperingati hari jadi mereka yang ke-39 tahun di lapangan Monumen Nasional pada Jumat, 18 November 2017. Dalam acara itu, mereka juga mengundang Presiden Jokowi.
Mahasiswa Prihatin Proses Pilkada di Banten Kental Politisasi Hukum
Para mahasiswa menilai, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan diduga kuat melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.
