Bentuk Gedung DPR yang Baru Masih Misteri
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti mengatakan, perencanaan detail gambar pembangunan dan penataan kawasan DPR, termasuk gedung baru baru akan dibicarakan pada 2018.
Adapun saat ini, Sekjen DPR baru merencanakan penjadwalan penataan kawasan pada 2018.
"Perencanaan gambar detail belum ada, nah ini yang kita bicarakan untuk mulai 2018, baru itu. Apakah mulai nanti di ujungnya sudah bisa langsung bangun atau sudah mesti selesai? Nah itu di schedule-nya lagi direncanakan," kata Damayanti di Hotel Aston, Banyumas, Sabtu 4 Sabtu 2017.
Ia mengatakan, selain merencanakan jadwal dan konsep gedung, Sekjen DPR mulai kembali melihat konsep gambar pemenang sayembara penataan kawasan yang pernah dilakukan pada 2015 silam.
"Masih kurang ini, kurang ini. Kalau gambar dari pemenang pun ada, itu nanti jadinya enggak kayak begitu, apa ketinggian, kurang lebar, itu dibicarain lagi di perencanaan. Enggak bisa langsung besok bangun," kata Damayanti.
Ia menambahkan, anggaran yang dialokasikan pun baru akan diberikan pada 2018. Anggaran penataan kawasan DPR sebesar Rp601 miliar pun juga hanya sebagai plafon, belum pasti sehingga penggunaannya kurang lebih berkisar angka tersebut.
"Banyak yang nanya. Bu berapa tahun? Tiga tahun, empat tahun? Itu yang saya enggak tahu, karena ini baru, rapatnya saja baru senin kemarin. Sebenarnya, kita minta sudah lama ya, itu sampai berapa tahun, ada kajian, ada ini dari PU. Cuma kan ada pertimbangan dari pemerintah, kita enggak bisa apa-apa," kata Damayanti.
Ia menambahkan, kalau detail gambar dan konsep kawasan dan gedung sudah selesai maka baru bisa ada pembangunan. "Parkiran belakang, dekat lapangan tembak, tempat parkiran motor, tapi depan tetap sama. Kalau gedung di belakang, aksesnya bisa dari belakang biar lebih gampang, tapi kalau tamu negara tetap dari depan," kata Damayanti.
KPK Lelang Toyota Camry dan Innova Milik Sukiman, Laku Rp517 Juta
Sukiman merupakan eks Anggota DPR Fraksi PAN. Hasil uang lelang itu sudah disetorkan KPK ke kas negara.
