Sering Berurusan dengan KPU, Yusril Yakin PBB Menang Gugatan
- VIVA/Eka Permadi
VIVA – Persidangan dugaan pelanggaran administrasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan Partai Bulan Bintang (PBB) bisa melanjutkan gugatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra optimistis akan menang gugatan terhadap KPU terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
"Sistem pengadilan kita, yang dijadikan bukti di pengadilan kan hardcopy. Buktinya tertulis, ada kesaksian orang, sedangkan bukti elektronik di persidangan kan tidak semuanya menerima," ujar Yusril usai persidangan di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis 2 November 2017.
Mantan Menteri Kehakiman ini menjelaskan, barang bukti elektronik hanya digunakan dalam persidangan kasus tertentu saja, dan di pengadilan tertentu saja.
"Hanya di Mahkamah Konstitusi. Dalam pidana itu hanya kasus narkotik, pencucian uang dan korupsi, di mana transaksi elektronik diakui sebagai alat bukti. Dalam kasus pembunuhan tidak," ujarnya menambahkan.
Selain itu menurut Yusril, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur Sipol sebagai syarat utama peserta Pemilu. Menurut dia, Sipol hanya diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).
Atas dasar itu, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini menegaskan partainya mempunyai data lengkap persyaratan pemilu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
"Kalau hardcopy itu bukti otentik apalagi harus dikasih materai semua, Rp300 juta kita beli materai saja, bayangkan, gila juga. Tapi ya terpaksa kami lakukan karena bukti di pengadilan kan harus dilandasi satu materai, satu lembar Rp6 ribu, bukti pendaftaran kita berapa puluh ribu lembar, foto copy saja di empat tempat," ungkapnya.
Ia menegaskan, PBB siap membawa semua bukti tersebut. Menurutnya, bukti tersebut disimpan dalam 36 box plastik berukuran besar.
"Kalau perlu besok semua yang 36 boks besar-besar itu kita hadirkan di sini, dibukalah satu-satu, mungkin seminggu ceknya. Kita enggak khawatir, bukti kan harus dibuka di sidang," ujarnya menegaskan.
Bukan yang Pertama
Terlepas dari itu, Yusril mengakui sengketa partainya dengan KPU bukan yang pertama, gugatan kali ini menjadi gugatan yang terhadap KPU yang kedua kalinya.
"PBB tahun 2012 pernah bersengketa dengan KPU di PTUN. Pada waktu itu ada pertentangan Peraturan KPU (PKPU) dengan Undang-Undang Partai Politik mengenai syarat kepengurusan wanita 30 persen," kata Yusril.
Saat itu, UU menyatakan kepengurusan 30 persen wanita hanya di tingkat pusat. Namun dalam PKPU hal tersebut berlaku hingga tingkat daerah.
"Ketika verifikasi faktual, pengurus PBB wanita kurang satu orang di Sumatera Barat. Bukan tidak ada. Orangnya pindah ke Riau, tidak tahu rumahnya, tidak bisa dihubungi. Ketika diverifikasi faktual orangnya tidak ada. akibat satu orang ini, PBB tidak bisa ikut pemilu. ini luar biasa, maka kami melawan," paparnya.
Beruntungnya, gugatan ke PTUN berbuah hasil positif. PTUN mengabulkan gugatan PBB. Atas dasar itu, Yusril meminta Bawaslu melihat hasil putusan PTUN pada 2012 lalu untuk memenangkan gugatan PBB terhadap KPU yang kedua kalinya ini. "Itu kan yurisprudensi dalam kasus yang sama. Dalam kasus ini namanya Sipol.” (mus)
