Golkar Pilih Emil, PDIP Masih Abu-abu

Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah.
Sumber :

VIVA – Sebagai partai politik dengan kekuatan elektoral terbanyak, PDI Perjuangan sejauh ini masih belum menyatakan sikap terkait dukungan untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat. PDIP enggan terburu-buru meski pendaftaran pasangan calon tinggal hitungan dua bulan lagi.

Golkar Pastikan Kepengurusan Dibawah Ketum Bahlil Lahadalia Sudah Sesuai AD/ART Partai

Golkar yang awalnya diisukan akan bersanding dengan PDIP, akhirnya sudah menetapkan dukungan terhadap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil.

"Jawa Barat masih dalam proses pendalaman, karena dinamika politik cukup tinggi di sana," kata Wakil Sekjen DPP PDIP, Ahmad Basarah, ditemui di kantor DPD PDIP Banten, Rabu, 1 November 2017.

Golkar Bimbing Ratusan Saksi Demi Amankan Suara RK-Suswono Jelang Pencoblosan

Basarah menegaskan, partainya optimistis bisa memenangi Pilgub Jabar 2018. Hingga sekarang PDIP masih terus melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah tokoh dan parpol. Kekuatan elektoral PDIP di Jawa Barat dengan 20 kursi yang artinya bisa mengusung pasangan calon tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain.

"Karena di Jabar PDIP bisa mengusung calon sendiri, sehingga di Jabar PDIP bisa lebih otonom mengumumkan calon," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Elektabilitas PDIP Masih yang Tertinggi di Jawa Tengah, Meski Alami Penurunan

Meski belum menyatakan siap politik, sejauh ini beberapa tokoh sudah menjalin komunikasi politik dengan PDIP seperti Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Dalam kunjungan ke DPD PDIP Banten, Ketua Umum DPP Megawati Sukarnoputri juga turut hadir. Kedatangan putri Bung Karno tersebut untuk melakukan konsolidasi partai jelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. (mus)

Istimewa

Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

img_title
VIVA.co.id
20 November 2024