Jokowi dan SBY Bertemu Lagi, Ini yang Mereka Omongkan
- VIVA/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengungkapkan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara siang tadi membahas masalah Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru disahkan DPR. Walau setuju Perppu Ormas itu jadi UU, Demokrat mendesak segera dilakukan revisi.
"Yang jelas menyangkut masalah bangsa ke depan. Termasuk UU ormas, jadi banyak hal lah," kata Syarief saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat, 27 Oktober 2017.
Ia mengatakan pemerintah telah berjanji untuk merevisi UU Ormas. Sehingga Demokrat hanya memastikan janji tersebut. Partainya sendiri pun sudah siap dengan revisi.
"Tentunya untuk revisi harus ada rancangannya. Ada persiapannya di dalam. Nggak bisa sekarang langsung revisi. Mestinya ada rancangannya yang harus dibuat pasti butuh waktu. Kami juga mengerti itu. Tapi harapannya secepatnya," kata Syarief.
Ia berharap tahun ini usulan revisi UU Ormas bisa diajukan ke DPR. Setidaknya pada tahun ini dipastikan UU Ormas bisa masuk ke dalam program legislasi nasional 2018.
"Kami harap kalau bisa tahun ini diajukan ke DPR. Masuk prolegnas 2018. Karena fraksi Demokrat sudah siap di DPR," kata Syarief.
Saat ditanya apa saja poin revisi yang disampaikan SBY pada Jokowi, ia menjelaskan SBY hanya menyampaikan garis besarnya saja.
"Mungkin beliau hanya secara garis besarnya saja, nanti kan pemerintah di eselon berikutnya yang akan bekerja menyusun rancangannya. Tapi kan poin-poinnya sudah dibicarakan hanya sepintas lalu," kata Syarief.
Ia pun berpendapat poin perlu direvisi atas UU ini, di antaranya, soal pembubaran ormas, sanksi, dan pihak yang menilai ormas Pancasilais atau tidak.
"Itu antara lain. Kemudian ada proses peringatan. Yang penting kan pembinaan," kata Syarief.
Saat ditanya persoalan lainnya yang dibahas SBY dan Jokowi, ia menjelaskan masalah bangsa ke depan.
"Saya pikir mungkin masalah ke depan. Bagaimana ekonomi kita, saya nggak tahu. Itu kan pembicaraan dua pemimpin, kan kita nggak tahu pasti. Tapi yang penting ini kan untuk dua tahun ke depan, dua tahun ke depan pemerintah harus lebih baik. Harapannya begitu," kata Syarief. (ren)
