TNI-Polri Diimbau Bisa Selesaikan Masalah Senjata
- Istimewa
VIVA.co.id - Polemik isu senjata antara TNI dan Polri membuat munculnya wacana agar Komisi I dan Komisi III DPR melakukan rapat gabungan. Dengan demikian, semua kesalahpahaman diharapkan bisa terselesaikan.
Terkait wacana ini, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid, justru berharap TNI dan Polri bisa menyelesaikannya sendiri. Sehingga tak perlu ada rapat gabungan di DPR.
"Kita lihat dulu karena kemarin nunggu HUT TNI. Selepas ini kita akan lihat. Tapi saya berharapnya TNI dan Polri bisa cepat duduk bersama-sama, sehingga tak perlu ada lagi rapat," kata Meutya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017.
Menurutnya, kalau TNI dan Polri telah menyelesaikannya bersama maka tak perlu lagi ada rapat gabungan. "Kalau sudah selesai di tingkat TNI-Polri bisa dibicarakan baik-baik sehingga tak ada lagi kontroversi dan miskomunikaasi. Saya rasa itu lebih baik lagi," kata Meutya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, mengatakan komisinya baru akan membahas wacana rapat gabungan ini di internal komisinya. Secara pribadi, ia pun belum berkomunikasi dengan pimpinan Komisi I.
"Ini baru akan kita bahas di komisi III. Biasa saja. Kalau ada rapat gabungan harus ada Menhan, Kapolri," kata Desmond di Gedung DPR.
Ia juga belum melihat surat akan dilakukannya rapat gabungan tersebut. Sehingga soal jadwal pun ia enggan berkomentar.
"Belum bisa saya jawab. Baru saya mau ke komisi ada nggak suratnya kan," kata Desmond.
Polda Sumbar Periksa 5 Saksi dan Sita 4 Barang Bukti Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Rinciannya
Kepala Polda Sumatra Barat menyebut sudah 5 orang saksi diperiksa atas kasus penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Ryanto Ulil Anshar.
