Soal Film G30S/PKI, Hasto: Biar Sejarah yang Bicara

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • VIVA/Eduard

VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, partai tidak pernah memberikan instruksi khusus pada kader dan anggotanya untuk menggelar dan mengajak nonton bareng atau nobar film 'Pengkhianatan G30S/PKI'.

Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

"Enggak ada, karena kami melihat bagaimana menyikapi persoalan yang masih kontroversial agar bangsa ini belajar, agar tidak ada lagi upaya-upaya untuk merongrong kewibawaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, agar tidak ada upaya untuk mengganti ideologi bangsa. Biarlah para sejarawan yang bicara untuk mengungkap kebenaran-kebenaran," ujarnya di markas PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, 30 September 2017.

Ia menyebut, maraknya acara nobar film buatan tahun 1984 itu sejatinya terlepas dari aspek politik dan tidak menjurus ke arah perpolitikan. Aspek yang ditonjolkan adalah membangun gotong royong dengan belajar dari masa lalu dan kemudian melihat masa depan dengan lebih baik.

Pernyataan Soal Partai Coklat Gerak di Pilgub Sumut Dinilai Bikin Masa Tenang Tak Nyaman

Sementara itu, mengetahui Presiden Joko Widodo menghadiri nobar 'G30S/PKI' di Markas Korem 061 Suryakencana Bogor, Jawa Barat, Hasto enggan berkomentar banyak. Ia pun menepis anggapan bahwa seluruh kantor DPP PDIP diwajibkan untuk memasang bendera Merah Putih setengah tiang.

"Itu merupakan kebijakan dari Pak Jokowi (untuk melakukan nobar). Nontonnya bagus, jaketnya Pak Jokowi sangat bagus, merah. Untuk bendera, kami pasang Merah Putih seperti biasa, sesuai standar protokoler partai untuk kami kibarkan," ucap Hasto.

Hasto Sebut Partai Coklat Masif Bergerak di Pilgub Sumut: Kami Khawatir dengan Pak Edy Rahmayadi

Dengan diberikannya akses oleh pemerintah kepada masyarakat untuk melihat langsung adegan demi adegan dan seluruh tayangan film 'G30S/PKI', Hasto mengimbau agar masyarakat tak terpancing pihak-pihak yang ingin memanfaatkan 'masa lalu' sebagai alat politik dan membangkitkan luka lama.

"Apa pun yang berkhianat bagi republik ini, harus kita tumpas habis dan PKI kan sudah dinyatakan terlarang," tuturnya.

Megawati Ditemani Puan dan Prananda Nyoblos di Kebagusan

Banyak Anomali di Pilkada 2024, Megawati Bakal Sampaikan Sikap Politik

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan sikap politik terkait dinamika P

img_title
VIVA.co.id
27 November 2024