DPR: Isu 5.000 Senjata Jangan Dibiarkan Simpang Siur
- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu pembelian 5.000 pucuk senjata api menuai kontroversi. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, tahun politik bisa saja terjadi miskomunikasi.
"Ini tahun politik, bisa saja miskomunikasi yang dikonotasikan dengan politik dan sebagainya," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 25 September 2017.
Agus meminta pihak-pihak terkait agar bisa duduk bersama menjelaskan kepada publik dan juga parlemen. Diharapkan, dengan itu tak ada kecurigaan-kecurigaan yang mengarah ke politik terkait dengan isu ini.
"Duduk bersama menjelaskan kepada rakyat dan DPR. Jangan sampai isu ini berhimpitan dengan isu politik," tutur politisi Demokrat tersebut.
Dia juga menyerahkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan isu pembelian senjata ini. Agus meminta pemerintah tak membiarkan simpang siur isu ini.
Menurut dia, seharusnya pemerintah cepat merespons terkait persoalan yang sudah menjadi konsumsi publik.
"Ini kan lingkup pemerintah. Kita serahkan pada pemerintah untuk selesaikan ini. Miskomunikasi harus dijelaskan kepada rakyat dan DPR supaya enggak simpang siur," kata Agus.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan dalam forum internal dan bukan kepada publik bahwa ada institusi di luar TNI yang memesan senjata api secara ilegal. Gatot menyebut senjata itu dipesan institusi non militer dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Jika Oknum TNI Terlibat Penembakan Bos Rental, Panglima: Dipecat dan Dipenjara
Panglima TNI, menegaskan kalau oknum prajurit TNI yang kini telah diamankan terbukti terlibat dalam penembakan bos rental mobil di rest area, bakal ditindak dengan tegas.
