Hasto: PDIP Pecat Seketika Kader Korupsi, Partai Lain Tidak

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • VIVA/Eduard

VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menanggapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah. Ia memastikan tak akan mencalonkan kepala daerah dengan status sebagai tersangka korupsi.

Wamendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Dibagi 3 Gelombang

"Kalau kami tegas, dalam pencalonan boleh dicek kami enggak calonkan mereka yang tersangka, mereka yang punya persoalan dengan korupsi, kami enggak pernah calonkan," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu 24 September 2017.

Tak hanya itu, ia menegaskan partainya akan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Wamendagri Sebut Retreat Kepala Daerah Terpilih Bakal Lebih dari 7 Hari

"Dan PDI-P memberikan dukungan penuh, maka kami memberikan sanksi pemecatan bagi yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Hanya PDI-P yang kasih pemecatan seketika. Partai lain enggak," kata Hasto.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.

Pertama Kali dalam Sejarah, Presiden Bakal Lantik Gubernur hingga Bupati Serentak

Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang meski bermasalah, namun belum terjaring OTT KPK.

"Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang kena OTT dan 300 lebih kepala daerah terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK," kata Tjahjo. (ase)

Idham Holik, Anggota KPU RI.

KPU Sebut 21 Gubernur, 225 bupati dan 50 Wali Kota Dilantik 6 Februari

Pelantikan sejumlah kepala daerah, hasil Pilkada 2024, digelar 6 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah terpilih ini hanya yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

img_title
VIVA.co.id
23 Januari 2025