Elite PAN: Subsidi Rakyat Dicabut, Malah Parpol yang Dibantu
- VIVA.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto heran dengan kebijakan pemerintah yang menyetujui kenaikan dana parpol dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara. Ia meminta kebijakan ini dibatalkan karena kurang pas lantaran banyak subsidi yang terkait dengan masyarakat dicabut.
"Kenaikan dana parpol itu kan bukan parpol yang minta, terutama PAN tidak pernah mengusulkan. Dan saya kira sekarang kurang pas kenapa subsidi terhadap rakyat dicabut. Eh, sekarang parpol yang dibantu subsidi," kata Yandri di gedung DPR, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2017.
Ia mengatakan, saat ini rakyat bingung dengan kebijakan kenaikan dana parpol. Rakyat menilai rasa keadilan belum ada karena adanya dana parpol yang dinaikkan hampir 10 kali lipat tersebut.
Menurutnya, jangan sampai kritikan luas seperti wacana pembangunan apartemen DPR kembali muncul dengan adanya kebijakan kenaikan dana parpol. Baginya, dana parpol yang Rp108 per suara untuk saat ini sebenarnya sudah cukup.
"Kenaikan dana parpol toh selama ini sudah cukup menurut saya. (Kenaikan dana parpol sekarang) merasa saya sebagai rakyat tersakiti karena kurang pas," ujar Yandri yang juga sekretaris Fraksi PAN di DPR.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik menjadi Rp1.000 per suara sah. Secara resmi ia bahkan telah mengirim surat penetapan berupa Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017 kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait hal tersebut.
KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu
KPK saat ini sudah menerima terkait dengan laporan transaksi janggal untuk pemilu 2024 yang ditemui oleh PPATK, dan akan menindaklanjutinya
