Demokrat Kritik Penunjukan Jack Ma Jadi Penasihat e-Commerce

Syarif Hasan
Sumber :
  • VIVAnews/Adri Irianto

VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mengkritisi tawaran Pemerintah Indonesia kepada pendiri sekaligus CEO Alibaba, Jack Ma, untuk menjadi penasihat steering committee dalam menyusun peta jalan e-commerce di Indonesia.

Pemerintah China Paksa Perusahaan Jack Ma Pecah Bisnis Alipay

"Dengan diangkatnya Jack Ma sebagai penasihat di Kominfo atau pun Kementerian Perekonomian, terus terang saja ini mendegradasi kualitas bangsa dan rakyat Indonesia," kata Syarief di gedung DPR, Jakarta, 28 Agustus 2017.

Ia mengatakan saat ini sebenarnya banyak pakar-pakar ekonom baik di bidang ekonomi global maupun teknologi yang cukup banyak diantara sekian banyak rakyat Indonesia.

Pendiri Alibaba Jack Ma Kembali "Menghilang" dari Publik

"Perbedaannya adalah kesempatan yang mereka miliki untuk berkembang di dalam implementasi ekonomi itu tidak sebesar yang mereka peroleh dengan ekonom-ekonom di negara lain," kata Syarief.

Sebelumnya, pendiri sekaligus CEO Alibaba, Jack Ma, resmi menerima tawaran pemerintah Indonesia menjadi penasihat steering committee dalam menyusun peta jalan e-commerce di Indonesia.

Jack Ma Menandai Berakhirnya Zaman Keemasan China Tech

Jack Ma nantinya akan bertugas memberikan masukan atau kebijakan kepada menteri terkait untuk  pengembangan sumber daya manusia (SDM)

"Sebenarnya short of talent bukan jangka pendek tapi menengah, jangka panjang Indonesia ini pusat dari pengembangan SDM untuk ekonomi digital di kawasan regional," kata Rudiantara, Jakarta, Senin 28 Agustus 2017.

Saat ditanya soal alasan memilih Jack Ma, ia menjelaskan dalam menyusun peta jalan e-commerce setidaknya ada sejumlah isu yang menjadi fokus. Diantaranya SDM, logistik, perlindungan konsumen, cyber security, dan perpajakan.

"Kita juga tahu Jack Ma itu magnet dari katakanlah e-commerce atau market place di dunia," kata Rudiantara.

BBC Indonesia

Perangi Kesenjangan Kaya Miskin, China Tertibkan Konglomerat

Pemerintah China mengambil langkah tegas yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kaya-miski sekaligus menindak perusahaan/pengusaha yang kritis terhadap negara.

img_title
VIVA.co.id
4 Oktober 2021