Doakan Jokowi di Sidang MPR Biar Gemuk, Ini Alasan Tifatul
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, menjelaskan maksud doanya di Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Rabu 16 Agustus 2017. Doa Tifatul itu menarik perhatian, dan juga kritik, karena selain mendoakan bagi kebaikan bangsa dan negara Indonesia, dia juga meminta kepada Tuhan agar Presiden Joko Widodo jadi lebih gemuk.
Tifatul punya alasan mengapa dia mencantumkan doa khusus untuk Jokowi itu. Menurut dia tugas negara yang dipikul Jokowi sangat berat.
"Untuk memikul beban itu kan perlu fisik yang kuat, yang sehat. Intinya ke sana. Memang saya amati makin kurus. Makannya saya doain supaya gemuk," kata Tifatul, Senayan, Jakarta.
Tifatul berharap doanya bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Tifatul mengungkapkan doa itu dia bikin sendiri, dan naskahnya juga telah dilaporkan ke Ketua MPR tiga hari sebelumnya."Susun sendiri lah," ujar Tifatul.
"Itu sudah ditulis. Sudah dilaporkan ke Pak Ketua MPR. Tiga hari sebelumnya kan sudah disetorkan itu doa," tambahnya.
Anggota Komisi III DPR ini juga mengakui dirinya menyindir soal korupsi di doanya itu. Dia berharap doa itu bisa menjadi pengingat atas kasus korupsi yang juga pernah terjadi di parlemen.
"Ya korupsi kan banyak kasus di parlemen," kata Tifatul.
Sebelumnya, Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 2017 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017, ditutup dengan doa.
Anggota Fraksi PKS Tifatul Sembiring dipercaya memimpin doa. Dalam doanya, Tifatul meminta Tuhan membimbing para pemimpin Indonesia. "Beri petunjuk pada para pemimpin-pemimpin kami, bimbinglah mereka agar senantiasa istiqomah di jalan-Mu. Beri petunjuk Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo," kata Tifatul.
Tifatul juga meminta agar Tuhan menggemukkan badan Jokowi. Dia mengatakan, Jokowi pada saat ini pasti sangat kelelahan dan kekurangan waktu untuk beristirahat. "Gemukkanlah badan Beliau ya Allah, karena kini terlihat semakin kurus," ujar mantan menteri Komunikasi dan Informatika ini. (ren)
Ketua Fraksi Golkar MPR: Amandemen Konstitusi Belum Mendesak
Isu amandemen kontitusi UUD 1945 mencuat lagi. Rencananya jika benar amandemen maka menyertakan PPHN.
