Hanura Dukung Apartemen DPR

VIVA.co.id – Usulan pembangunan apartemen di Dewan Perwakilan Rakyat mendapat banyak kritikan. Namun, usulan ini juga mendapat dukungan karena dinilai dapat mendongkrak kinerja DPR.

Fraksi Hanura menilai dengan keberadaan apartemen DPR yang dekat dengan lokasi parlemen, maka tak ada alasan anggota dewan sering bolos saat paripurna.

"Jadi rumah dinas yang selama ini ada kan tidak berada di kompleks perkantoran Senayan. Kita lihat di paripurna, tingkat kehadirannya rendah," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa, 15 Agustus 2017.

Menurut dia, rumah dinas yang ada di Kalibata bisa diserahkan kembali kepada negara. Sementara dengan adanya apartemen DPR, maka itu menurutnya bisa memudahkan pergerakan anggota Dewan.

"Jadi dengan cepat anggota sudah bisa hadir di tempat sidang, termasuk untuk rapat-rapat sampai malam. Kalau tempat tinggal anggota berada di Kompleks Senayan, itu akan lebih mudah," lanjut Wasekjen DPP Hanura itu.

Dadang mengatakan apartemen dinas ini adalah untuk kepentingan DPR ke depan. Sehingga menurut dia belum tentu anggota parlemen periode saat ini bisa menggunakan apartemen itu.

"Perlu diketahui, kalau itu dibangun kan belum tentu anggota DPR yang sekarang dapat menempatinya. Itu untuk kepentingan ke depan, periode berikutnya dan seterusnya. Kita berpikir ke depan saja," kata Dadang.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar anggota DPR bisa tinggal di dekat Kompleks Parlemen di Senayan. Salah satu usulan Fahri lokasi yang dimaksud adalah Taman Ria Senayan, Jakarta.

Menurut dia, tidak ada alasan anggota Dewan tidak ikut sidang karena alasan macet, terlambat dan segala yang berkaitan dengan persoalan jarak.
    
BURT Setuju

Meski menjadi sorotan masyarakat luas, namun rencana penataan kawasan parlemen seperti pembangunan apartemen dan perkantoran DPR dianggap sudah menjadi kebutuhan. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menjelaskan hal ini menyesuaikan jumlah anggota dewan yang terus bertambah.

"Anggotanya dulu 400. Sekarang anggotanya 560. Tahun 2019 tambah 15, jadi 575," kata Anton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2017.

Dia mengaku tidak bisa membayangkan jika kapasitas gedung saat ini bisa menampung jumlah anggota yang semakin bertambah. Angka bertambah ini termasuk para staf dan tenaga ahli anggota Dewan.

"Makanya kalau ada yang teriak-teriak di luar, bila perlu tak undang lihat gedung DPR-nya. Kalau perlu Menkeu saya undang. Menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedung langsung," ujar Anton.

Menurut Anton, pihaknya akan membahas lebih lanjut anggaran rencana penataan kawasan parlemen setelah nota keuangan dibacakan Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR nanti. Meskipun diperkirakan menghabiskan Rp500 miliar untuk proyek penataan itu, namun Anton enggan merinci penggunaan dana tersebut.

"Rp500 miliar untuk mulai pembangunan. Itulah modal pertama," kata Anton. (ase)

Halaman Selanjutnya

Menurut dia, tidak ada alasan anggota Dewan tidak ikut sidang karena alasan macet, terlambat dan segala yang berkaitan dengan persoalan jarak.    BURT Setuju