MKD DPR Mulai Banjir Laporan Kasus Victor Laiskodat
- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA.co.id – Selain Bareskrim Polri, politikus Nasdem Victor Laiskodat juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Gelombang laporan dimulai Senin, 7 Agustus yang diawali Partai Keadilan Sejahtera.
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainuddin Paru yang mewakili partainya melapor ke MKD DPR. Victor dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu.
"Jadi hari ini kami menyampaikan laporan dugaan terkait dengan pernyataan pidato pada tanggal 1 Agustus 2017 yang lalu di Kupang, diduga melakukan ujaran kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat," kata Zainudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.
Menurut dia, PKS melihat pidato Victor yang menyebut empat parpol sebagai pendukung radikalisme adalah fitnah yang menyesatkan. PKS mengkhawatirkan dampak ke depan.
"Kekhawatiran kami terkait dengan adanya konflik horisontal di tengah masyarakat akibat dari pidato yang provokatif itu," ujar Paru.
Paru mengatakan pihaknya membawa barang bukti berupa flashdisk yang berisi rekaman video pidato Victor, baik yang singkat maupun utuh. Mereka meminta MKD segera memanggil dan memeriksa Victor secepatnya.
"Dan meminta MKD memecat jika memang dugaan itu terbukti melanggar kode etik dan sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI," kata Paru.
Selain PKS, ormas sayap Demokrat, Generasi Muda Demokrat (GMD) juga melaporkan Victor ke MKD DPR. Hal itu karena status Victor yang juga masih anggota DPR.
"Kami laporkan kepada MKD, karena dalam jabatan beliau sebagai anggota dewan kami anggap beliau sudah melanggar kode etik sebagai anggota dewan," kata Wakil Ketua Umum GMD Primawira di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.
GMD juga ingin melakukan somasi kepada Victor. Victor didesak untuk segera meminta maaf kepada secara terbuka kepada Partai Demokrat di seluruh Indonesia.
"Tuntutan kita adalah pertama kita mau (Victor) minta maaf secara terbuka kepada Partai Demokrat dan seluruh kader. Khusuanya di NTT," ujar Primawira.
