PKS Minta MKD DPR Copot Victor Laiskodat
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Partai Keadilan Sejahtera mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk mencopot politikus Nasdem sebagai anggota DPR. Permintaan ini karena pernyataan Victor yang menyinggung beberapa parpol mendukung negara khilafah.
"Termasuk itu juga (meminta memecat Victor jadi anggota DPR)," kata Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainudin Paru usai membuat laporan polisi di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 7 Agustus 2017.
Menurut dia, desakan pencopotan Victor karena politisi partai Nasdem ini dinilai melanggar sumpah sebagai anggota DPR.
"Diduga kuat bahwa saudara Victor sudah melanggar sebagai seorang pejabat negara dan melanggar sumpah janji anggota DPR," ucapnya.
Meski demikian, pihaknya menyerahkan proses pelanggaran etika sepenuhnya kepada MKD DPR. Sebagai lembaga kehormatan DPR, MKD mesti memberikan ketegasan untuk bisa mencopot MKD.
"Kami hanya memberi laporan termasuk bukti dan argumentasi yang sesuai UU MD3. Selanjutnya putusan kita serahkan ke MKD sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga marwah anggota dewan," tuturnya.
Kemudian, ia meminta kasus Victor ini dijadikan pelajaran untuk masyarakat khususnya politisi untuk menjaga ucapan. Pasalnya, bila bicara tidak paham dan sensitif akan berdampak fitnah.
"Yah politisi tidak boleh seperti itu (bicara sembarangan)," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pernyataan Victor justru menguntungkan PKS. Menurutnya, masyarakat bisa melihat bahwa politikus Nasdem melakukan provokasi. Padahal, Nasdem selalu mengkampanyekan Pancasila dan cinta NKRI serta Bhineka Tunggal Ika menjadi provokasi.
"Kami tidak ngaruh. Kami malah beruntung dengan adanya ucapan Victor ini. Jadi masyarakat sekarang tersadarkan bahwa selama ini yang mengkampanyekan saya Indonesia, saya Pancasila, cinta NKRI, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika," jelasnya.
Sebelumnya, PKS mengikuti jejak PAN dan Partai Gerindra untuk melaporkan Victor ke Bareskrim Polri. Victor dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan permusuhan terkait pidatonya di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus lalu.
Pidato Victor di Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut pun viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Victor diduga menyebutkan ada empat partai di antara Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang diduga mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.
Plh Presiden PKS Aher: PKS Akan Jadi Bagian Pemerintahan Prabowo, Bagian Dari Koalisi
Plh Presiden PKS, Ahmad Heryawan, memastikan partainya mendukung penuh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming
