Gerindra: PT 20 Persen Bukan Hanya Lelucon, Tapi Curang

Ilustrasi rapat akbar kader Gerindra
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Pouyono, membalas tudingan yang menyinggung Prabowo Subianto berambisi jadi capres sehingga mempersoalkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen. Ia menekankan, PT 20 persen adalah sebuah rencana kecurangan dalam Pemilu 2019.

La Nyalla Mattalitti Beberkan Susah Banyak Capres dengan Treshold

"Undang-undang Pemilu dengan ambang batas presiden 20 persen bukan hanya lelucon politik dan menipu rakyat, tapi yang menyetujui UU Pemilu tersebut kurang waras dan melanggar hak konstitusi para pemilih pemula dan menganggap rakyat bodoh hanya demi memulai suatu rencana kecurangan dalam Pemilu 2019," kata Arief dalam pesan singkatnya, Senin 31 Juli 2017.

Ia menjelaskan Pileg dan Pilpres 2019 diselenggarakan bersamaan dan tak bisa disamakan dengan dua penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Jika yang dijadikan dasar adalah hasil perolehan suara dan kursi di DPR sama seperti Pilpres sebelumnya, maka potensi pemilih pemula di Pemilu 2019 akan kehilangan hak konstitusinya untuk mengusung seseorang sebagai calon presiden.

Rizal Ramli Dinilai Punya Dalil Jelas Ajukan Uji Materi PT 20 Persen

Arief mengkritik manuver elite parpol pendukung pemerintah yang ngotot PT 20 persen hanya sebagai skenario yang intinya membohongi rakyat.

"Karena mereka pada tahun 2014 belum bisa memberikan suaranya sebagai dasar untuk mengusung capres-cawapres pada Pemilu 2019. Nah ini sama saja Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat, dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam negara yang berdemokrasi," lanjut Arief.

Tolak Uji Materi Rizal Ramli, Hakim MK Dinilai Kurang Peka

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa partainya, Demokrat, dan PKS satu sikap dalam persoalan Undang-undang Pemilu yang disahkan DPR dalam paripurna, Kamis, 20 Juli 2017. Penolakan ini karena aturan PT 20 persen.

Bagi mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, PT 20 persen sebagai lelucon politik yang menipu rakyat.

"Saya katakan Gerindra tidak ikut yang melawan sejarah. Presidential threshold 20 persen adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat pada sesuatu yang seperti itu," ujar Prabowo. (ase)

Pemilu/Ilustrasi

Refly Harun Usul Presidential Threshold Dihapus: Demokrasi Sehat

Pemilu 2024 sudah mulai memunculkan sejumlah bakal calon. Tetapi banyak yang protes karena ambang batas capres tinggi.

img_title
VIVA.co.id
27 Agustus 2021