Jokowi Sindir Balik Prabowo
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Saat bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas Bogor, Kamis 27 Juli 2017 malam tadi, Prabowo mengatakan, kalau presidential threshold (PT) 20 persen yang diinginkan pemerintah dan sudah disetujui DPR, adalah lelucon politik saja.
Tak terima pernyataan Prabowo, Presiden Joko Widodo balik menyerang.
"Nah apalagi kita sudah mengalami dua kali presidential threshold 20 persen, 2009 dan 2014, kenapa dulu tidak ramai," kata Jokowi, saat di Cikarang Bekasi, Jawa Barat, Jumat 28 Juli 2017.
Jokowi berasumsi, dulu semua pihak sepakat kalau PT itu 20 persen. Tapi aneh kalau pemilu 2019 masih diterapkan tetapi malah disebut lelucon.
Menurut Jokowi, penyederhanaan sangat penting dilakukan dalam rangka visi politik ke depannya.
"Coba bayangkan, saya ingin berikan contoh, kalau 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen," katanya.
Yang terjadi selama ini, walau banyak partai pendukung tetapi kondisi di parlemen atau DPR juga tidak mulus. Apalagi kalau presidennya nanti dari partai yang keterwakilannya di DPR sedikit.
"Kita dulu yang 38 persen saja (gabungan parpol pendukung Jokowi 2014) kan waduh. Ini proses politik yang rakyat harus mengerti, jangan itu ditarik-tarik seolah-olah presidential threshold 20 persen itu salah," jelas Jokowi.
Selain itu, penetapan PT 20 persen menurut Jokowi bukanlah produk dari pemerintah. "Ini produk demokrasi yang ada di DPR, ini produknya DPR, bukan pemerintah," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, PT sudah menjadi produk demokrasi dan sudah diketok atau disetujui oleh DPR. Kalau ada yang menolak, juga masih bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dulu ingat, dulu meminta dan mengikuti, kok sekarang jadi berbeda?" kata Jokowi.
Merusak Demokrasi
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa partainya, Demokrat, PAN, dan PKS satu sikap dalam persoalan Undang Undang Pemilu yang baru dilahirkan atau disahkan oleh DPR. Mereka tidak setuju pada aturan presidential threshold atau ambang batas presiden 20 persen.
"Kami tidak ikut bertanggung jawab, karena tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah akan menilai," kata Prabowo dalam konferensi pers bersama SBY di Cikeas, Bogor, Kamis, 27 Juli 2017.
Prabowo menegaskan, aturan tersebut mencederai demokrasi. Sebab, memasung hak anak bangsa yang memiliki potensi, kualitas untuk menjadi pemimpin negara.
"Saya katakan Gerindra tidak ikut yang melawan sejarah. Presidential threshold 20 persen adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat pada sesuatu yang seperti itu," ujarnya.
Prabowo bersyukur karena sikap Partai Demokrat, PAN, dan PKS sama dengan pendiriannya itu. Dia pun mengingatkan bahwa saat ini ada kecenderungan perusakan demokrasi.
"Jadi, lahir dari kecemasan itu, kami khawatir bahwa demokrasi kita ke depan bisa dirusak. Karena itu sesuai yang disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau, mengingatkan rekan yang ada di kekuasaan," tutur mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.
Prabowo menambahkan, demokrasi adalah jalan terbaik bagi bangsa ini. Menurut dia, demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, rule of the game dan harus adil, tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.
"Intinya itu, kami akan terus komunikasi, harus lakukan check and balance, setiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi, filosofi check and balance. Inti demokrasi negara aman dan adil. Tidak mungkin aman kalau tidak adil, tidak mungkin ada kesejahteraan kalau tidak ada keadilan," tutur dia.
