Anis Matta Pimpin Konsolidasi PKS di Bali
- VIVA/Fajar Sodiq Solo
VIVA.co.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konsolidasi di Bali sebagai salah satu persiapan menghadapi Pemilu 2019. Konsolidasi ini dihadiri 1.500 kader se-Bali dan dipimpin Ketua DPP bidang kerjasama internasional, Anis Matta.
Selain Bali, kader dari NTB, NTT dan Jawa Timur juga hadir karena acara disertai dengan halal bihalal yang digelar di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar.
Anis tak menampik jika kehadirannya di Bali bagian dari konsolidasi dan memberikan semangat kepada kader untuk menyongsong Pemilu 2019.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Presiden PKS itu memberikan tausiah. Anis menegaskan jika Islam sangat menghormati hak-hak individu. Ia berpesan kepada para kader PKS agar mempersiapkan bekal dalam hidup.
"Hidup di dunia ini hanya satu bab dari sekian rangkaian yang tak ada di dunia. Dan, agama telah menyiapkan roadmapnya hidup kita," kata Anis, Sanur, Denpasar, Selasa 26 Juli 2017.
Di sisi lain, Anis menyebut hasrat umat manusia di dunia untuk mendalami Islam semakin menemukan titik kegairahannya. Ia menyebut sebagian penduduk dunia dari total populasi 7 miliar tengah bergairah mendalami Islam.
Bagi Anis, tak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa menandingi agama dalam mengatur kehidupan sosial manusia. "Agama itu ujungnya kemaslahatan manusia. Kemaslahatan menjadi inti dari agama," tuturnya.
Sementara, Ketua DPW PKS Provinsi Bali, Mudjiono mengatakan, jika acara tersebut merupakan penutupan rangkaian kegiatan Halal bihalal PKS. Melalui kegiatan ini, Mudjiono berharap timbul komitmen bersama untuk memenangkan Pemilu 2019.
Diharapkan, PKS dapat mendulang suara signifikan sehingga memiliki keterwakilan wakil rakyat di dewan di setiap kota di seluruh Bali bahkan sampai di DPR RI.
"Dengan begitu, PKS tetap terjaga eksistensinya di Pulau Bali sebagai perwakilan umat," tuturnya. (mus)
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
