Golkar Heran PAN 'Mencla-mencle' di Koalisi Pemerintah
- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Partai Amanat Nasional diminta memperjelas posisinya saat ini dalam koalisi pemerintahan. Sikap PAN yang tak tegas dan sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah – seperti yang ditunjukkan dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Pemilu di DPR pekan lalu – pasti akan merugikan.
Demikian menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno. Dave heran dengan sikap PAN terkait perbedaan dengan koalisi parpol pemerintah dalam RUU Pemilu. Padahal, keinginan koalisi parpol pemerintah bukan ingin merugikan rakyat.
"Bukan masalah hangat atau tidak hangat, akan tetapi yang namanya koalisi harus tetap solid dalam membela semua kepentingan dan kebijakan pemerintah, kecuali kebijakannya menindas rakyat. Ini kan tidak. Mestinya harus ada ketegasan sikap dari masing-masing partai," kata Dave di gedung DPR, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.
Ia menegaskan kalau memang tak mau membela pemerintah maka sudah waktunya berpikir di mana posisinya. Hal ini mengingat agenda pemerintah yang penting dan memerlukan kesolidan para parpol pendukung.
"Karena ke depan akan banyak lagi agenda pemerintah yang membutuhkan dukungan koalisi. Sebagai koalisi tentu kami tak ingin kehilangan anggota, kami justru ingin menambah utk memperkuat posisi. Tapi kalau sudah di dalam tapi masih bersikap di luar kebijakan pemerintah ya berarti bukan dalam koalisi," ujarnya.
Ia mengatakan pasti akan merugikan setiap ada kebijakan yang lebih dianggap menguntungkan diri sendiri tapi tak membela kepentingan pemerintah. Sehingga memang tak jelas posisinya apakah di dalam atau di luar pemerintahan.
"Itu yang mungkin harus dipertimbangkan posisinya dimana," kata Dave. (ren)
Komisi II DPR Tekankan Masalah Politik Uang dalam Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menekankan masalah politik uang dalam rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
