PAN Siap Dipecat dari Kabinet Jokowi
- Antara/ Ismar Patrizki
VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum DPP PAN, Hanafi Rais menanggapi desakan agar partainya keluar dari koalisi pendukung pemerintah maupun Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi. Dia menilai, kewenangan ada di tangan Presiden Jokowi dan PAN akan menghormati apapun keputusan tersebut.
"Saya kira secara formal, yang namanya meminta tetap atau tidak di kabinet itu tetap kembali pada presiden sendiri," kata Hanafi di gedung DPR, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Ia mengatakan, pemerintah pasti punya penilaian tersendiri apakah tetap atau mungkin berubah soal perubahan kabinet. Sebab ia menghormati aturan ketatanegaraan yang ada.
"Kalau itu sih kita serahkan. Jadi, kalau bicara soal reshuffle kabinet, itu tetap semua ini kita hanya menunggu maunya presiden seperti apa. Karena seperti yang saya tegaskan di awal, itu juga memang untuk memperkuat pemerintah dan juga waktu itu yang mengajak adalah presiden," ujar Hanafi.
Menurut dia, PAN tak bisa mengintervensi atau mendesak presiden terkait masalah ini. Soal kabar adanya pertemuan antara PAN dengan Presiden, ia menuturkan tak mengetahui isi pembicaraannya.
"Tapi kalau katakanlah benar ada kesepakatan, tentu ketika proses lobi saat Kamis paripurna kemarin, semestinya lobinya juga relatif lancar dan bisa mencapai konsensus," ujar putra Amien Rais tersebut.
Ia menambahkan, ketika antara presiden dan PAN sepakat bertemu dan tercapai konsensus tapi ternyata pada hari H akan ada pengambilan keputusan yang tak pas, maka ia menyimpulkan ada sesuatu yang salah.
"Apakah komunikasi presiden dengan pihak-pihak lain, ataukah mungkin ketidaksetujuan di antara fraksi-fraksi lain. Jadi saya pikir, ada missing link yang harus ditemukan dan saya tidak tahu itu apa yang terjadi," kata Hanafi.
Ia menjelaskan, sejak awal semangat PAN agar ada konsensus dan musyawarah mufakat. Ketika tidak terjadi, berarti ada hal yang tidak dicapai dan itu harus ditemukan faktornya. "Ya kita ini mendukung pemerintah selama ada saling pengertian antara sesama pendukung pemerintah ini dan juga relnya untuk rel kepentingan rakyat. Sejak awal kita berkomitmen untuk itu," tuturnya.
Ia menegaskan, kalau dalam perjalanan ada hal yang tidak pas dengan kepentingan rakyat dan juga saling pengertian, tentu harus dikoreksi. Misalnya bisa bicara baik-baik, komunikasi lebih terbuka dan jujur. "Dan kalau tidak ketemu, pasti presiden punya solusi sendiri. Apapun keputusan presiden kita menghormati." (mus)
Gantikan Menteri dari PDIP, Supratman Agtas Pastikan Tidak Ada Kepentingan Tertentu
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menegaskan partai politik tidak perlu khawatir atas perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju atau reshuffle yang dilakukan Pr
