PKS dan Gerindra Dukung Gugatan UU Pemilu ke MK

Sidang Paripurna DPR RI
Sumber :

VIVA.co.id – Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra mendukung adanya langkah uji materi Undang Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah parpol baru dan kalangan akademisi. Pengajuan ke MK merupakan hak konstitusional.

Ahmad Heryawan Ditunjuk jadi Plh Presiden PKS Gantikan Ahmad Syaikhu

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan uji materi merupakan hak publik. Ia pun mempersilakan warga yang akan mengajukan uji materi.

"Kami dukung untuk dilakukan, karena menurut kami permasalahannya tidak sederhana, 20 persen atau berapa, itu terkait dengan konstitusional kah atau tidak," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Target Menang Pilkada 60 Persen, Presiden PKS Minta Kader Optimis dan Semangat

Ia menilai, kini bola ada di publik dan MK. Sehingga ia mendukung agar masalah ini bisa diselesaikan secara konstitusional. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai pilpres bermasalah dari sisi konstitusi.

"Tapi kalau misalnya nanti MK menyatakan itu inkonstitusional, ya berarti, 20 persen presidential threshold itu inkonstitusional, berarti pendapat kami benar, kembali pada 0 persen," kata Hidayat.
    
Sementara itu, Ketua DPP Gerindra, Riza Patria menyatakan dukungannya pada siapa pun masyarakat yang akan mengajukan gugatan UU Pemilu ke MK.

PKS 'Tarik' Dukungan dari Riza-Marshel di Pilkada Tangsel, Ruhama: Saya Kaget Juga

"Presidential threshold nanti akan diuji materi ke MK oleh banyak pihak. Nanti tetap keluar. Tidak ditahan UU-nya. Tentu masyarakat dalam waktu dekat banyak ajukan. Kami yakin hasilnya akan dimenangkan dan dikembalikan ke nol persen," ujar Riza.

Ia menambahkan, partainya tidak akan mengajukan uji materi ke MK. Sebab sudah banyak kelompok masyarakat hingga ahli yang mengajukan gugatan.

"Saya yakin ini adalah kasus yang paling banyak di judicial review di MK. Jumlahnya pasti puluhan. MK akan bingung nanti menerima pendaftarannya," lanjut Riza.

Ia berharap MK bisa segera menyelesaikan gugatan yang nantinya akan diajukan. Ia juga berharap agar putusannya sesuai dengan harapan masyarakat dan konstitusi. (ase)

Ahmad Heryawan saat aksi Bela Palestina di depan Kedubes AS.

Plh Presiden PKS Aher: PKS Akan Jadi Bagian Pemerintahan Prabowo, Bagian Dari Koalisi

Plh Presiden PKS, Ahmad Heryawan, memastikan partainya mendukung penuh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming

img_title
VIVA.co.id
4 Oktober 2024